PDIP Jabar Siap Menangkan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

WARTAKOTALIVE.COM -- Menanggapi isu dan wacana penundaan pemilu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menegaskan bahwa tahapan Pemilu, Pilpres dan Legislatif pada 14 Februari 2024 mendatang, sudah ditetapkan oleh Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu.

Dimana tahapan akan dimulai sejak 1 Agustus 2022 dan semuanya sudah final.

Hal tersebut disampaikan Ono saat Rakor Bidang Pemenangan Pemilu, yang diikuti oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan KSB BP Pemilu Cabang se-Jabar, di Hotel Horison, Bandung, Senin (14/3/2022).

Menurut Ono saat ini parpol yang sudah memiliki tiket dalam pencalonan Pilpres dengan syarat presidential threshold (115 kursi parlemen) adalah baru PDI Perjuangan, yang memiliki 128 kursi di DPR RI.

Sementara pesaingnya belum terlihat. "Hal tersebut perlu di sosialisasikan kepada masyarakat, bahwa hanya PDI Perjuangan yang siap menghadapi PIlpres 14 Februari 2024," ujarnya.

Pria yang juga anggota DPR RI Komisi IV ini menginstruksikan kepada BP Pemilu Jabar dan BP Pemilu Cabang Se-Jabar agar segera mempersiapkan tahapan Pelaksanaan Pelatihan Penggalangan dan Penguasaan Teritorial (PPPT). 

Baca juga: GP Mania Deklarasi Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024 di Larantuka Flores Timur NTT

"Setelah melalui tahapan sebelumnya assesmen pengampu, validasi organisasi, kemudian Training Of Trainer Pengampu (TOT), dan Pelatihan Kader Pratama (PKP) sesuai dengan Renstra Pemenangan Pemilu 2024 yang sudah disepakati," terangnya.

Mengenai kandidat capres dan cawapres dari PDIP, sambung Ono, hal tersebut sesuai dengan keputusan kongres di Bali diserahkan kepada Ketua Umum yang memiliki hak prerogratif menunjuk pasangan capres-cawapres 2024.

Baca juga: Dukung Menteri BUMN di Pilpres 2024, ETOS Indonesia Sebut Erick Thohir Mampu Wujudkan Indonesia Emas

"Itu hak prerogatif Ibu Mega sesuai Kongres di Bali," sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Ono Surono meminta  kepada 3 (tiga) pilar partai, yakni sesuai struktur, eksekutif dan legislatif untuk turun ke rakyat mengidentifikasi kebutuhan rakyat agar kebijakan publik yang diwujudkan dalam anggaran APBD Kota/Kabupaten dan Provinsi sejalan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat luas.