Pembelajaran Tatap Muka

Politisi PSI Was-was Pemprov DKI Gelar PTM 100 Persen, Bahaya Covid-19 Masih Mengancam

Politisi PSI yang berkiprah di DPRD DKI, Idris Ahmad, mengaku was-was dengan keinginan Pemprov DKI yang ingin membuka PTM 100 persen.

Warkotalive.com/Vini Rizki Amelia
Ilustrasi PTM - Pemprov DKI berencana membuka PTM secara penuh, seiring penurunan kasus aktif Covid-19. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta diminta untuk berhati-hati jika ingin menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) hingga 100 persen di Jakarta.

Jangan sampai niat pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru memunculkan klaster baru.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad mengingatkan, pemerintah daerah jangan sampai kejadian 706 sekolah yang ditutup karena Covid-19 saat PTM pada Januari-Februari 2020 lalu terulang kembali.

Apalagi banyak aduan dari masyarakat tentang kerumunan para pelajar usai mengikuti PTM di sekolah.

Baca juga: Butuh 750 Ribu Suntikan per Hari Agar Target 70 Persen Vaksinasi Covid-19 Tercapai Sebelum Lebaran

“Tolong pak Gubernur susun ulang aturan PTM, kalau perlu diperketat karena jangan sampai menciptakan klaster baru lagi,” kata Idris, Sabtu (12/3/2022).

Idris mengatakan, Pemprov DKI harus membuat aturan yang lebih tepat sasaran. Dia juga menyoroti secara khusus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang termasuk kelompok paling rentan terkena Covid-19.

“Selain pengetatan aturan, Pak Gubernur juga harus memperhatikan kesesuaiannya. Pendidikan PAUD itu paling rentan terpapar Covid-19,” ujar Idris.

“Tidak mungkin aturannya dipukul rata dengan tingkat pendidikan yang lain. Kami sarankan, Pemprov DKI membagi PTM menjadi dua sesi. Pagi dan siang. Sehingga, kapasitas ruang kelas dan kesehatan murid, terjaga,” lanjutnya.

Baca juga: Oknum Timbun Minyak Goreng Lalu Dijual ke Luar Negeri, Menteri Perdagangan: Sudah Melanggar Hukum

Selain itu, Idris juga kembali mengingatkan pentingnya keterlibatan Satgas Covid-19 dalam pencegahan sebaran virus. Menurut Idris, Pemprov DKI Jakarta perlu mengoptimalkan seluruh organisasi yang ada.

Sebagai pengawas pemerintah daerah, Idris berjanji tidak akan lelah mengingatkan Pemprov DKI untuk terus berkolaborasi dan mengoptimalkan pihak-pihak yang ada. Jika perlu, pemerintah daerah dapat manfaatkan seluruh pihak dalam menyelenggarakan PTM.

“Kalau perlu lagi, manfaatkan kami, ya tidak apa-apa. Kami harus cerewet, karena ini masalah keselamatan warga. Tidak boleh main-main dan tidak boleh dianggap enteng. Kami berharap, Pemprov DKI Jakarta, tegas dan mau mendengarkan saran ini,” tutup Idris.

Seperti diketahui, Kepala Sub Bagian Humas Kerja Sama Antar Lembaga pada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taga Radja Gah mengatakan bahwa meski PPKM Jakarta turun level 2, sekolah di Ibu Kota masih menerapkan batasan maksimal 50 persen dalam kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, kata Taga, pihaknya akan terus berkoordinasi tentang PTM 100 persen kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

“Masih 50 persen, Dinas Pendidikan belum ada arahan lebih lanjut terkait hal ini. Karena menunggu kebijakan dari Kemendikbudristek,” kata Taga.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved