Tak Ingin Wariskan Gugatan, Anies Hati-hati Pakai Dana PEN untuk Bebaskan Lahan di Sekitar Ciliwung

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau mewariskan gugatan perdata terkait pembebasan lahan dalam proyek penanggulangan banjir.

Karena itu, total dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta untuk penanggulangan banjir sekitar Rp 5 triliun pada 2020-2022 digunakan dengan ekstra hati-hati.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya menyerap sisa anggaran Rp 371 miliar di SDA untuk pembebasan lahan di area Sungai Ciliwung.

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pilih Menyabut Upaya Banding Putusan PTUN Korban Banjir Mampang

Banyaknya lahan yang harus dibebaskan membuat pemerintah daerah tak ingin gegabah mengucurkan duitnya kepada pemilik lahan.

“Pembebasan lahan di Jakarta itu banyak sekali, tapi kami juga harus berhati-hati jangan nanti di kemudian hari terjadi masalah,” ujar Ariza di Balai Kota DKI pada Rabu (9/3/2022) malam.

“Kami tahu di Jakarta ini setiap periode (kepemimpinan) meninggalkan gugatan, keluhan dari warga yang mungkin belum dibayar atau salah bayar dari tahun-tahun sebelumnya,” lanjut mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini.

Karena itu, kata Ariza, pemerintah sangat teliti dalam program pembebasan lahan. Pemerintah daerah juga melibatkan Kantor Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengecek keabsahan dokumen warga.

Baca juga: Meski Keputusan Anies Terkesan Plin-plan, Korban Banjir Mampang Lega Upaya Banding PTUN Dicabut

Baca juga: IKN Pindah ke Kalimantan, Jakarta Diusulkan Tetap Sandang Daerah Khusus atau Istimewa

“Kami tidak mau sembarangan beli asal programnya jalan, kemudian ternyata nanti meninggalkan masalah. Jadi kami ingin pastikan administrasinya baik, tidak ada sengketa sehingga tidak ada masalah di kemudian hari,” katanya.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, pihaknya telah menyetujui anggaran pembebasan lahan di bantaran Sungai Ciliwung sekitar Rp 1,1 triliun.

Untuk pekerjaan fisik seperti pengerukan dan pembuatan sheetpile akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR lewat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Baca juga: Tingkat Kunjungan ke Pusat Perbelanjaan Diharapkan Capai 30 Persen saat Ramadan dan Idulfitri 2022

Baca juga: Resmikan JPO Phinisi, Gubernur Anies Pajang Nama Nakes yang Gugur saat Tangani Pandemi Covid-19

Dari duit sebanyak itu, masih ada sisa Rp 371 miliar yang belum terserap untuk pembebasan lahan. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang meminjamkan duitnya kepada Pemerintah DKI memberikan tenggat waktu hingga Maret 2022 agar dana bisa terserap.

“Dinas SDA punya waktu satu bulan menyelesaikan pembayaran lahan punya masyarakat di sepanjang jalur normalisasi di Sungai Ciliwung,” kata Ida.

Selain pembebasan lahan, kata Ida, pemerintah daerah juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk program 942-DV. Adapun 942-DV memiliki makna sembilan polder, empat waduk, dua sungai dan drainase vertikal.

“Program itu sudah dilelang dan harusnya sudah berjalan,” ujar Ida dari Fraksi PDI Perjuangan. (faf)