Kritik Alasan MA Korting Hukuman Edhy Prabowo, ICW: Kalau Bekerja Baik Tentu Tak Ditangkap KPK

Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, jika Edhy Prabowo berbuat baik, maka tidak bakal ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai alasan Mahkamah Agung (MA) mengembalikan hukuman Edhy Prabowo menjadi lima tahun karena bekerja baik saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, absurd. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai alasan Mahkamah Agung (MA) mengembalikan hukuman Edhy Prabowo menjadi lima tahun karena bekerja baik saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, absurd.

Sebab, menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana, jika Edhy Prabowo berbuat baik, maka tidak bakal ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"ICW melihat hal meringankan yang dijadikan alasan Mahkamah Agung untuk mengurangi hukuman Edhy Prabowo benar-benar absurd."

Baca juga: Wacana Tunda Pemilu 20204, Benny K Harman: Kegalauan Publik Belum Dijawab Presiden

"Sebab, jika ia sudah baik bekerja dan telah memberi harapan kepada masyarakat, tentu Edhy tidak diproses hukum oleh KPK," kata Kurnia, Rabu (9/3/2022).

Kurnia mengingatkan, Edhy adalah seorang pelaku tindak pidana korupsi.

Edhy memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan secara melawan hukum.

Baca juga: Dua Syarat Menuju Endemi, Salah Satunya Angka Penularan Covid-19 di Bawah Satu

Maka dari itu, kata Kurnia, dia ditangkap dan divonis dengan sejumlah pemidanaan, mulai dari penjara, denda, uang pengganti, dan pencabutan hak politik.

"Lagi pun, majelis hakim seolah mengabaikan ketentuan pasal 52 KUHP yang menegaskan pemberatan pidana bagi seorang pejabat tatkala melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya."

"Regulasi itu secara spesifik menyebutkan penambahan hukuman sepertiga, bukan justru dikurangi," tegas Kurnia.

Baca juga: Waketum Demokrat: Konstitusi Memungkinkan Masa Jabatan Presiden Diperpendek, Bukan Diperpanjang

Kurnia juga bingung dengan pertimbangan majelis kasasi yang menyebut Edhy telah memberi harapan kepada masyarakat.

"Sedangkan pada waktu yang sama, Edhy melakukan praktik korupsi di tengah kesengsaraan masyarakat akibat pandemi Covid-19?" Ucapnya.

Hukuman lima tahun tersebut, ujar Kurnia, kemudian menjadi sangat janggal.

Baca juga: Menang Kasasi, Hukuman Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Balik Lagi Jadi Lima Tahun

Sebab, hanya enam bulan lebih berat jika dibandingkan dengan staf pribadi Edhy, Amiril Mukminin.

Terlebih, dengan kejahatan korupsi yang Edhy lakukan, mantan politikus Partai Gerindra itu juga melanggar sumpah jabatannya sendiri.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved