Pemilu 2024

Beda Sikap dari Sekjennya, Kader PSI Ini Tolak Pemilu 2024 Ditunda dan UUD 1945 Diamandemen

Ia mengatakan, gagasan perpanjangan masa jabatan akan mencederai demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh pemuda-pemudi saat reformasi.

Editor: Yaspen Martinus
istimewa
Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Michael Victor Sianipar menolak usulan Pemilu 2024 ditunda, juga amandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden. 

"Saya sangat yakin Pak Jokowi adalah pemimpin yang baik yang sudah berhasil mempersiapkan generasi kepemimpinan berikutnya," ucap Michael.

Baca juga: Pohon Ternyata Tidak Berdampak Signifikan Perbaiki Kualitas Udara Perkotaan

Sikap Michael berbeda dari pimpinannya, Sekjen PSI Dea Tunggaesti.

Dea menyatakan PSI menolak penundaan Pemilu 2024 sebagaimana diusulkan sejumlah pimpinan parpol.

Namun, PSI mendukung usulan amandemen UUD 1945 agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjabat tiga periode. Sikap PSI itu disampaikan oleh Sekjen PSI Dea Tunggaesti.

Baca juga: Dirancang Cuma untuk 1,9 Juta Warga, Bappenas Bakal Antisipasi Ledakan Penduduk di IKN Nusantara

"PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden," kata Dea dalam video yang diunggah di akun Instagramnya @matinggaesti, Kamis (4/3/2022).

Menurut Dea, Pemilu 2024 sebaiknya tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024, kemudian diikuti pilkada serentak pada November 2024.

Hal itu sesuai kesepakatan DPR, pemerintah, dan KPU.

Baca juga: Siap Terima Angelina Sondakh Lagi, Partai Demokrat: Jangan Kita Usik Dulu

Alasan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional untuk menunda Pemilu 2024, lanjut Dea, dipandang PSI sebagai alasan yang tidak urgen.

Hal ini terbukti dengan telah digelarnya Pilkada 2020 di tengah puncak pandemi.

Meski menolak penundaan Pemilu 2024, Dea menyatakan, PSI mendukung amandemen UUD 1945 untuk mengakomodasi masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca juga: Penelitian Awal Buktikan Vaksin Mampu Cegah Long Covid Atau Kurangi Tingkat Keparahan

"Bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi kuat rakyat, di mana rakyat ingin agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga, maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen UUD 1945."

"Sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi dengan maksimal tiga periode," ucapnya. (Fransiskus Adhiyuda)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved