Pemprov DKI Sebut Kendala Normalisasi Sungai adalah Proses Administrasi Pembebasan Lahan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebutan bahwa kendala paling utama untuk melakukan pembebasan lahan sepanjang bantaran sungai untuk normalisasi adalah proses administrasi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal usai rapat kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (1/3/2022).

"Kendalanya kan soal administrasi, banyak yang keberatan itu kan butuh waktu butuh proses," jelas Yusmada.

Baca juga: Puluhan RT di Ibu Kota Terendam, Legislator Sayangkan Program Normalisasi Sungai Mandek

Meski demikian, dirinya memastikan bahwa titik-titik yang tidak ada kendala secara bertahap telah dilakukan pembebasan lahan untuk dinormalisasi.

Misalnya, kata dia, pembebasan lahan untuk Sungai Ciliwung.

Baca juga: Satpol PP Bekasi Peringatkan Bangunan Liar yang Hambat Proyek Normalisasi Sungai Segera Dibongkar

"Ya itu tetap jalan. Sudah ada tadi saya laporkan yang di Cawang kita bebaskan kita mulai dengan Kementerian PUPR. Jadi, istilahnya peningkatan kapasitas sungai besar seperti Ciliwung dan Sunter itu tetap Pemprov DKI komit dengan melakukan pembebasan pembebasan lahan iu secara bertahap," jelas Yusmada.

Baca juga: Ketua Fraksi PDIP DKI Minta Program Sumur Resapan Dapat Diganti Dengan Program Normalisasi Sungai

Ia menuturkan, untuk pembebasan lahan di tahun anggaran 2022 tidak menargetkan luas lahan yang akan dibebaskan.

Sehingga, dari hasil diskusi dengan Kementerian PU pembebasan lahan dilakukan berdasarkan prioritas yang ada.

"Pendekatannya kalau Kementerian PU itu spot daerah potensi daerah kritis itu ada 7 kelurahan yang menjadi prioritas ditangani di Ciliwung itu," tutup dia. (m27)