APDI DKI Nilai Keramahan Pemerintah ke Korporasi Besar Munculkan Monopoli & Kartelisasi Daging Sapi

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Harga daging sapi di pasaran telah mencapai Rp 140.000 per kilogram.

Hal itu membuat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta meminta subsidi dari pemerintah.

Sekretaris DPD APDI DKI Jakarta Mufti Bangkit Sanjaya mengatakan bahwa rencana pedagang daging menghentikan aktivitas penjualan selama lima hari dari Senin (28/2/2022) merupakan agenda rutin para pedagang setiap tahun.

Rencana yang urung dilakukan ini merupakan wujud dari carut marutnya kebijakan dan tata kelola niaga pemerintah yang kerap abai kepada pedagang kecil.

Mufti berujar bahwa kebijakan pemerintah seringkali ramah kepada korporasi besar, sehingga terjadi monopoli dan kartelisasi komiditi daging dan sapi.

Baca juga: Pedagang Daging Sapi di Pasar Kranji Kota Bekasi Juga Mogok Jualan

Baca juga: Harga Daging Sapi di Kota Depok Melambung Tinggi, Pedagang Menjerit Pembeli Makin Sepi

Baca juga: Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan, Tagih Janji Jokowi Tekan Harga di Bawah Rp 100 Ribu

Dia menginginkan, adanya subsidi daging seperti halnya pemerintah memberikan subsidi untuk pangan lainnya.

“Harapannya masalah tuntas tidak terulang tiap tahunnya tanpa ada solusi konkret dan tepat, juga solutif untuk para pedagang dan tentunya masyarakat,” kata Mufti berdasarkan keterangannya pada Senin (28/2/2022).

Mufti berharap para stakeholder baik dari para importir maupun instansi terkait tidak melahirkan solusi yang keputusannya hanya bertujuan kompromis dengan menahan gejolak sesaat saja.

Hal ini tentunya akan menambah derita dan pilu pedagang saja, karena itu harus ada keinginan untuk kebaikan semua dari semua pihak.

BERITA VIDEO: WARTA KOTA POLTALK SERIES : Nasdem Siap Usung Aep Syaepuloh Jadi Calon Bupati Karawang 2024

“Harga yang terlalu tinggi untuk dijual kepada konsumen yang daya belinya amat rendah yang maksimal dapat membeli dengan harga Rp 120.000, tapi ironisnya pedagang harus mendapatkan harga pokok penjualan (HPP) Rp 130.000, tentunya rugi,” jelas Mufti.

Menurut Mufti, posisi ini menjadikan para pedagang dilematis, terutama jika ditinjau dari modal para pedagang dan biaya-biaya operasional lainnya.

Dia memandang, wacana mogok dagang bukan ingin mengikuti aksi yang digelar para perajin tahu-tempe, tetapi memang kondisi daripada pedagang yang urung didengar oleh pemerintah.

"Padahal hal ini sudah harusnya jadi peringatan tahun lalu ketika pedagang melakukan aksi mogok namun tak ada sentuhan yang berpihak kepada kami,” imbuh Mufti.