Setuju Pemilu 2024 Ditunda Atau Tidak? Ketua Umum Projo: Yang Terbaik Buat Rakyat Kita Dukung

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, usulan Pemilu 2024 ditunda seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, bukanlah hal baru.

Meski begitu, Budi menyebut pemerintah akan tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat.

Sebab, kehendak rakyat merupakan hukum yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga: Tuai Polemik, Ini Pernyataan Lengkap Yaqut Cholil Qoumas Soal Pengeras Suara di Masjid dan Musala

“Ini bukan usulan baru, sebelumnya kolega saya di kabinet juga sudah mengusulkan itu."

"Cuma basisnya kan, argumennya kan, aspirasi dari pengusaha.”

“Menurut hemat kami, intinya kami sangat tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat, karena kehendak rakyat merupakan hukum yang utama,” kata Budi, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Sepakat Berkoalisi, Enam Parpol Non Parlemen Bakal Gugat Presidential Threshold ke MK

Budi tak menegaskan setuju atau menolak usulan Muhaimin Iskandar.

Ia hanya memastikan, apa pun dinamika dan argumen yang berkembang, jika itu terbaik bagi rakyat, maka Projo akan mendukungnya.

“Kita tahu ada dinamika-dinamika, ada argumen-argumen, tetapi yang terbaik buat negara ini, yang terbaik buat bangsa ini, dan terbaik buat nasib rakyat kita dukung,” ucap Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.

Baca juga: Dianggap Tidak Wakili Gerindra, MK Tak Terima Gugatan Ferry Joko Juliantono Soal PT 20 Persen

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.

Alasan yang pertama, kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu, Pemilu 2024 berpotensi merusak prospek ekonomi yang kini mulai membaik pasca-pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Zona Oranye Covid-19 di Indonesia Bertambah Jadi 269 Kabupaten/Kota, Merah Tetap Nihil

"Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi."

"Pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan-pembekuan."

"Freeze atau pembekuan, wait and see, and stop agresivitas ekonomi saat pemilu," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Cuma Ada di Deiyai Papua