Profil Laksda TNI Nazali Lempo yang Kena Tegur Jenderal Andika Perkasa Kasus Paniai

“Mau diperiksa di mana saja monggo (silakan) karena penyidiknya mereka. Mau diperiksa di kejaksaan silakan. Dalam Undang-Undang Peradilan Militer, kita hanya (mengurus) perizinan,” ujar Panglima TNI.

Seperti diketahui, pelanggaran HAM berat dilaporkan terjadi di Paniai, Papua, pada 7-8 Desember 2014 yang menyebabkan lima warga sipil tewas dan 17 warga lainnya luka-luka. 

Kasus tersebut diyakini melibatkan sejumlah prajurit TNI.

Dalam insiden di Paniai, setidaknya empat pelajar tewas tertembak di lokasi unjuk rasa, sementara satu lainnya tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Adapun lima pelajar yang tewas pada insiden Paniai, yaitu Otianus Gobai (18), Simon Degei (18), Yulian Yeimo (17), Abia Gobay (17), dan Alfius Youw (17).

Tidak hanya korban jiwa, 17 warga sipil juga mengalami luka-luka akibat bentrok antara massa unjuk rasa dan aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri.

Terkait insiden tersebut, pada 2020 Komnas HAM kemudian menetapkan bahwa insiden di Paniai itu sebagai pelanggaran HAM berat.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin selaku Penyidik Pelanggaran HAM yang Berat pada 2021 membentuk tim penyidik yang terdiri atas 22 jaksa senior.

Tim penyidik itu dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Jenderal Andika Perkasa Tak Pandang Bulu

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memang tak pandang bulu dalam menindak anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran.

Contohnya saja yang terbaru adalah masalah pelaporan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman atas dugaan penghinaan agama.

Merespon laporan tersebut, Jenderal Andika Perkasa tak tinggal diam dan sangat transparan.

Ia membeberkan dengan jelas langkah-langkahnya untuk menindaklanjuti pelaporan tersebut.