Breaking News:

Berita DPRD Kota Bogor

Atang Trisnanto Ketua DPRD Kota Bogor Minta Reformulasi Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto minta reformulasi perencanaan strategis Dinas Kesehatan dan tunjangan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Dok. Humpro DPRD Kota Bogor
Atang Trisnanto Ketua DPRD Kota Bogor Minta Reformulasi Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan. 

Hal ini disinyalir dikarenakan kecilnya insentif bagi nakes jika dibandingkan dengan dinas atau instansi lain.

“Selama tiga tahun terakhir, nakes merupakan garda terdepan yang berjibaku melawan pandemi. Seharusnya mereka diberikan penghargaan yang memadai. Saya perlu klarifikasi apakah benar informasi di media bahwa insentif yang diterima oleh nakes ini justru lebih rendah dibandingkan pegawai struktural di dinas yang lain. Jangan sampai penentuan kelas TPP dan besarannya lebih rendah,” ujar Atang.

Kesejahteraan Nakes Berdasarkan Regulasi

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, dr Sri Nowo Retno menyampaikan secara lengkap struktur penggajian para pegawai di lingkup Dinas Kesehatan.

Mulai dari gaji pokok, tambahan penghasilan pegawai (TPP), hingga jasa pelayanan di unit Puskesmas.

Namun, Retno tidak bisa menjawab apakah kelas TPP termasuk besarannya lebih kecil dibanding dinas atau instansi lain karena hal tersebut bukan kewenangan Dinkes.

“Sistem penggajian ini mengacu pada regulasi yang berlaku mulai dari Perpres, Permenkes, hingga Perwali. Jika dilihat dari struktur penggajian, sebenarnya ada peningkatan dan perbaikan setelah penetapan BLUD seluruh puskesmas di tahun 2020. Namun, memang perlu dipikirkan ketimpangan penghasilan antar puskesmas yang ada di Kota Bogor," jelas Retno

Ketua Komisi IV Karnain Asyhar menilai adanya ketimpangan antara insentif yang diterima oleh nakes di puskesmas.

Baca juga: Pandangan Umum 3 Raperda Baru, Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor Soroti Peran Perumda Tirta Pakuan

Hal ini dikarenakan adanya sistem pemberian insentif berdasarkan jumlah kepesertaan BPJS PBI di setiap wilayah.

Maka jika disatu wilayah jumlah pesertanya sedikit, tentu insentif yang diterima oleh nakes di wilayah yang jumlah peserta BPJS PBI nya banyak jelas berbeda.

“Ini yang kemarin sempat menguat migrasi, misalnya bidan ada satu atau dua orang, kemudian dari suster 8 orang Memang kalau dari segi angka tidak terlalu masif. Namun mengingat masalah kesejahteraan nakes, ini harus menjadi perhatian tentunya,” ucapnya.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Sahkan Perda Perubahan RPJMD 2019-2024, Ada 6 Catatan Penting dari Pansus

Untuk menindaklanjuti isu ini, Karnain mengaku akan memanggil beberapa pihak untuk mencari solusi. Agar, tidak ada lagi nakes yang merasa tidak diperhatikan atau bahkan sampai pindah dinas.

“Kami akan mencoba memanggil BKPSDM yang mengatur penentuan kelas TPP masing-masing jenis jabatan fungsional. Termasuk BKAD yang tentunya akan disampaikan melalui lintas komisi. Ini langkah kami untuk menyudahi isu yang sangat merugikan untuk nakes,” paparnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved