Nilai Perkom Baru KPK Terkesan Membenci Novel Baswedan Cs, Boyamin Saiman: Firli Bahuri Tak Dewasa

Jika hal itu memang yang menjadi tujuan dari pimpinan KPK, maka Boyamin menyebut sikap itu tidak tepat.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, Perkom 1/2022 seakan menjadi sebuah bentuk nyata adanya kebencian pimpinan KPK kepada Novel Baswedan Cs. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyikapi Peraturan Komisi (Perkom) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, Perkom itu seakan menjadi sebuah bentuk nyata adanya kebencian pimpinan KPK kepada Novel Baswedan Cs.

Hal itu terlihat, kata dia, pertama, dalam kepemimpinan Firli Bahuri selama dua tahun ini, melalui tes wawasan kebangsaan menjadi ASN yang membuat 57 pegawai termasuk Novel Baswedan, tersingkir.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, Presiden Direktur Lion Air Batal Diperiksa Kejaksaan Agung

"Dua tahun ini saja sudah banyak masalah, jadi ya apalagi ditambah ini (diterbitkannya Perkom)."

"Jadi kesan membenci Novel dkk itu menjadi ada," kata Boyamin saat dimintai tanggapannya, Jumat (11/2/2022).

Jika hal itu memang yang menjadi tujuan dari pimpinan KPK, maka Boyamin menyebut sikap itu tidak tepat.

Baca juga: Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Boleh Minum Obat Warung

Karena semestinya, kata Boyamin, setiap pimpinan dalam mengambil dan memutuskan suatu kebijakan, harus mengedepankan aspek kepentingan lembaga dan kedewasaan.

"Saya jadi menyayangkan dan mengecam sikap Pak Firli yang menurut saya berlebihan ini, karena menjadikan dia tidak dewasa," ucap Boyamin.

Terlepas dari hal tersebut, dia mengatakan segala lembaga negara atau perusahaan sah-sah saja untuk membuat peraturan baru berdasarkan pengesahan pimpinan.

Baca juga: MUI: Ibadah Haji Lewat Metaverse Tidak Sah

Bahkan, jika dalam peraturan itu turut mengatur perekrutan pegawai, hingga kebijakan untuk menerima kembali pegawai yang sudah diberhentikan secara hormat maupun tidak hormat.

"Misalnya Kejagung menerbitkan kepegawaian, Kepolisian menerbitkan kepegawaian, KPK juga begitu."

"Sah-sah saja soal bagaimana cara merekrut terus kemudian membina, memberikan gaji, juga memberhentikan dengan hormat kalau sudah pensiun ataupun tidak dengan hormat," paparnya.

Baca juga: Mayoritas Terpapar Covid-19 Bukan di Rumah Sakit, Nakes Bakal Difasilitasi Penginapan Khusus

Peraturan itu akan tetap berlaku sampai masa kepimpinan yang menetapkan aturan itu selesai.

Setelah itu, kata Boyamin, pasti akan ada peraturan baru dari kepemimpinan baru.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved