Tahun Lalu Undang-undang Pemilu dan Cipta Kerja Sembilan Kali Diuji di MK

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengungkapkan, ada lima undang-undang yang paling sering diminta publik untuk diuji, sepanjang 2021.

Ia mengungkapkan, sepanjang 2021 sebanyak 48 undang-undang dimohonkan pengujiannya, berdasarkan perkara yang diregistrasi.

Hal itu ia sampaikan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021-2022 yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Densus 88 Ciduk Tersangka Teroris JAD di Bantul Yogyakarta, Tiap Hari Jualan Roti Bakar

"Dari jumlah tersebut lima undang-undang paling sering dimohonkan pengujiannya yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diuji masing-masing sebanyak sembilan kali," ungkap Anwar.

Selanjutnya, kata dia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana diuji sebanyak empat kali.

Kemudian, UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU 37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang masing-masing diuji sebanyak tiga kali.

Baca juga: Dua Tersangka Teroris di Bantul Pernah Uji Coba Bom Hingga Berniat Serang Kantor Polisi

Terkait perkara pengujian undang-undang (PUU) pada 2021, kata Anwar, dari 121 perkara, sebanyak 71 perkara diregistrasi pada 2021, ditambah 50 perkara yang diregistrasi pada tahun sebelumnya.

Dari 121 perkara tersebut, kata Anwar, MK telah memutus sebanyak 99 pekara.

"Dengan jumlah ini, artinya MK telah menyelesaikan sejumlah 81,82 persen dari keseluruhan perkara di tahun 2021, dan 22 perkara atau setara dengan 18,8 persen masih dalam proses pemeriksaan," jelasnya.

Baca juga: Balas Konten Dewasa, Kejaksaan Agung Copot Admin Akun Twitter KejaksaanRI

Ia mengatakan, seluruh kelancaran aktifitas dan capaian MK terkait penanganan perkara, tidak lepas dari dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat jenderal MK dalam membangun, mengembangkan, dan menyediakan piranti kerja dan aplikasi berbasis teknologi.

"Untuk itu, selain mengucapkan terima kasih kepada para Yang Mulia Hakim Konstitusi atas segala daya dan upaya dalam melaksanakan UUD 1945."

"Juga saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Panitera dan Bapak Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya atas kontribusi dan kerja kerasnya," ucap Anwar. (Gita Irawan)