Tabungan Wajib Perumahan TNI AD Dikorupsi, Jenderal Dudung: Uang Prajurit Harus Kembali

Dudung mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kepala BPKP terkait kasus tersebut.

Editor: Yaspen Martinus
Dispenad
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman bakal menelusuri aliran dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) prajurit TNI AD 2019-2020 yang dikorupsi. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman bakal menelusuri aliran dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) prajurit TNI AD 2019-2020 yang dikorupsi.

Dudung mengatakan, kasus tersebut sedang dalam proses hukum.

Setelah menjalani proses hukum, kata dia, nantinya juga ada proses untuk pengembalian aset dan uang yang dikorupsi tersebut.

Baca juga: Polisi Isyaratkan Naikkan Status Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Menjadi Penyidikan

Dudung mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kepala BPKP terkait kasus tersebut.

Hal itu ia sampaikan saat Coffee Morning Pimpinan Redaksi Bersama KSAD, di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2022).

"Saya nanti akan minta kepada kepala BPKP, saya sudah komunikasi."

Baca juga: 20 Pekan Indonesia Nihil Zona Merah Covid-19, Kuning 421, Oranye Naik Jadi 10

"Saya akan audit. Kalau perlu audit forensik, ke mana aliran dana itu tiga sampai lima tahun ke belakang," tuturnya.

Dudung tak mau uang milik prajurit disalahgunakan.

Ia juga menegaskan, uang yang dikorupsi tersebut harus kembali ke tangan prajurit.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Menyusut Jadi 83, Ciamis Wakili Pulau Jawa

"Saya tidak mau uang prajurit disalahgunakan begitu saja."

"Dan ini harus ada tanggung jawab, dan harus kembali uang ini, karena ini uang prajurit."

"Saya tidak mau menyengsarakan prajurit," tegasnya.

Baca juga: Epidemiolog Prediksi Gelombang Ketiga Akibat Omicron Bakal Lebih Singkat, Masa Puncak Bisa Berbeda

Sebelumnya, tim penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer menyerahkan jawab dua tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat (TWP AD) 2019-2020, kepada oditur militer tinggi (Kaotmilti) II Jakarta.

Pelimpahan itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 45/KMA/SK/II/2022 tanggal 3 Februari 2022, tentang penunjukan pengadilan militer tinggi II Jakarta memeriksa dan mengadili perkara koneksitas tindak pidana korupsi dana tabungan wajib perumahan AD 2019-2020.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved