Polisi Sita Uang Lebih dari Rp1 Miliar dari 2 Mantan Camat Terkait Korupsi Tanah di Cengkareng

Uang senilai lebih dari Rp1 Miliar disita dari mantan Camat Cengkareng oleh Direktorat Tipikor Mabes Polri.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Max Agung Pribadi
Warta Kota
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Desy Selviany) 

WARTAKOTALIVE.COM, KEBAYORAN BARU - Uang senilai lebih dari Rp1 Miliar disita dari mantan Camat Cengkareng oleh Direktorat Tipikor Mabes Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan pihak Mabes Polri menyelidiki korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektar di Kecamatan Cengkareng untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan gedung pemerintah daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

Dari kasus itu ditetapkan dua tersangka inisial S dan RHI.

Baca juga: Babak Baru Korupsi Tanah di Cengkareng, Polisi Sita Rp1 Miliar Lebih dari 2 Mantan Camat Era Ahok

Dikeduanya dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipid korupsi.
Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidikk Direktorat Tipikor ialah dokumen di antaranya girik, dokumen persyaratan penerbitan SHM, kemudian warkah terkait tanah Cengkareng, dan empat dokumen berkaitan dengan proses pengadaan tanah.

Mabes Polri juga menyita dokumen berkaitan dengan proses pembayaran tanah.

"Kemudian barbuk yang kedua berupa uang tunai yang pertama sebanyak Rp161 juta dari saudara MS, mantan kasi pemerintahan dan trantip Kecamatan Cengkareng yang kedua Rp500 juta dari saudara J mantan Camat Cengkareng tahun 2011 sampai 2014," jelas Ramadhan dalam keterangan Rabu (2/2/2022).

Kemudian yang ketiga uang senilai Rp790 juta yang disita dari Camat Cengkareng tahun 2014/2016 inisial ME.

Baca juga: Pak Tejo Dukung Usul Jaksa Agung soal Kasus Korupsi di Bawah Rp 50 juta tak Diproses

Ramadhan menjelaskan dugaan korupsi pelaksanaan pengadaan tanah seluas 4,69 hektar dan 1100 meter persegi di Cengkareng, Jakarta Barat itu diperuntukan untuk pembangunan rusun tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp684 Miliar lebih.

Dengan rincian tahun anggaran 2015 sebesar Rp668 Miliar lebih.

"Yang objek tanahnya diduga sebagian atau seluruhnya dalam kondisi bermasalah dan atau sertifikat hak miliknya diduga hasil rekayasa," tuturnya.

Sehingga tanah tersebut tidak dapat dikuasi atau dimiliki dan dimanfaatkan sepenuhnya. 

Baca juga: Babak Baru Korupsi Tanah di Cengkareng, Polisi Sita Rp1 Miliar Lebih dari 2 Mantan Camat Era Ahok

Hal itu mengakibatkan kerugiaan keuangan negara.

Maka dari pengadaan tanah tersebut, ditemukan atau diduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah seluas 4,69 hektar dan 1.137 meter persegi di Cengkareng.

Hal itu melanggar pengadaan tanah pemerintah yang diatur dalam UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan utnuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah juga melanggar Perpres nomor 40 tahun  2014 tentang perubahan atas Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelanggaran  pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Baca juga: PT. Sejahtera Eka Graha Serahkan Lahan Fasilitas Umum kepada Pemerintah Kota Bogor

"Dugaan adanya penerimaan uang atau kickback dari pihak kuasa penjual kepada oknum pejabat pengadaan dan pejabat lain terkait proses pengadaan tanah seluas 4,69 hektar dan 1.137 meter persegi," tuturnya.

Patut diduga telah terjadi kerugian keuangan negara setelah dilakukan pembayaran atas pengadaan tanah tersebut.

Sebab, lahan seluas 4,69 hektar yang sudah dibeli Pemprov DKI Jakarta tidak dapat di kuasai, dimiliki dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh DKI Jakarta. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved