Berita Internasional

Peringati Setahun Kudeta Militer, Fadli Zon Tekankan Pemulihan Demokrasi di Myanmar

Peringati Setahun Kudeta Militer, Fadli Zon Tekankan Pemulihan Demokrasi di Myanmar

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Fadli Zon dalam Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-42 pada Rabu (25/8/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (BKSAP), Fadli Zon menekankan perlunya pendekatan baru untuk memulihkan demokrasi di Myanmar

Kudeta terhadap demokrasi yang dilakukan setahun lalu di Myanmar telah mengganggu stabilitas dan kekompakan ASEAN.

Hal tersebut disampaikan Fadli Zon dalam webinar yang digelar Parlemen Eropa sehubungan dengan peringatan satu tahun kudeta Myanmar pada Sabtu (26/1/2022).

Panelis lainnya adalah HE Ranieri Sabatuci, Duta Besar Uni Eropa di Myanmar, Hon. Daw Miat Thida Htun perwakilan dari Komite Mewakili Parlemen Myanmar (CPRH) dan Aye Min Tant, jurnalis Myanmar pemenang penghargaan Pulitzer. 

Diskusi dimoderatori oleh Penasihat Kebijakan Senior Parlemen Eropa, James Maher.

Dalam paparannya, Fadli Zon menyoroti bahwa dari perspektif politik dan keamanan, sebagai lingkungan strategis Indonesia, stabilitas, perdamaian, dan keamanan kawasan Asia Tenggara merupakan hal yang sangat penting. 

"Demokratisasi di kawasan ASEAN merupakan peran kunci untuk memastikan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," ujar Fadli Zon

Namun, dengan perkembangan saat ini di Myanmar, di mana kekerasan oleh Junta terus menyebabkan nyawa warga sipil yang tidak bersalah dan negara itu sekarang berada di ambang Perang Saudara yang meningkat, menjadi lebih sulit untuk menjaga stabilitas kawasan. 

Baca juga: Fadli Zon dan Rocky Gerung tak Setuju Nama Nusantara, Ingin yang Berbau Jokowi untuk Ibu Kota Baru

Baca juga: Fadli Zon: Usul Saya Nama Ibu Kota Baru Jokowi, Nusantara Kurang Cocok

Belum lagi dampak krisis terhadap perekonomian, kemiskinan, ketahanan pangan dan ketahanan kesehatan terutama dengan pandemi covid-19. 

Fadli Zon juga menyebutkan krisis yang berkepanjangan juga dapat menghambat penyelesaian krisis kemanusiaan yang menimpa Rohingya sejak tahun 2017. 

Ia melihat bahwa krisis di Myanmar akibat kudeta akan menimbulkan spill-over effect ke wilayah lain serta menyebabkan destabilisasi lebih lanjut.

Fadli Zon melanjutkan, selama junta militer terus merusak demokrasi dan memilih untuk tidak segera melaksanakan konsensus lima poin ASEAN, maka Komite yang dijabatnya akan konsisten mendukung langkah Pemerintah Indonesia di ASEAN untuk hanya memungkinkan 'tingkat non-politik' hadir dalam setiap pertemuan organisasi regional. 

Demikian pula, ia juga akan terus mengadvokasi posisi 'pengamat' Myanmar dalam setiap proses ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). 

Karena Parlemen Myanmar yang semula terpilih dibubarkan paksa oleh junta militer selama kudeta, dan tindakan ini inkonstitusional.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved