Ujaran Kebencian

Kuasa Hukum Minta Kasus Edy Mulyadi Diselesaikan Pakai UU Pers Dinilai Tidak Sesuai Konteks

UU Pers, kata Fickar, hanya bisa diselesaikan terkait kasus yang berkaitan dengan produk jurnalistik.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews.com
Herman Kadir, ketua tim kuasa hukum Edy Mulyadi, menyatakan penyidik perlu memberlakukan Undang-undang Pers dalam memproses kasus yang menjerat kliennya. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kuasa hukum Edy Mulyadi meminta kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh kliennya, diselesaikan dengan Undang-undang Pers.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menyatakan, perbuatan yang dilakukan Edy Mulyadi murni kasus dugaan ujaran kebencian, sehingga penyelesaian kasus dengan UU Pers tak sesuai konteks.

"Jadi tidak sesuai konteks," kata Fickar saat dikonfirmasi, Sabtu (29/1/2022).

Baca juga: Jokowi: Kalau Hasil Tes PCR Positif Tanpa Gejala, Silakan Isolasi Mandiri di Rumah Selama Lima Hari

UU Pers, kata Fickar, hanya bisa diselesaikan terkait kasus yang berkaitan dengan produk jurnalistik. Dalam kasus ini, Edy Mulyadi membuat pernyataan secara terbuka.

"UU pers bisa diberlakukan hanya terhadap pernyataan-pernyataan tertulis, artinya hasil pemberitaan atau penulisan artikel saja."

"Sedangkan EM pernyataan langsung yang dikutip pers," papar Fickar.

Baca juga: Dokter Ungkap Kini Masyarakat Panik Saat Positif Covid-19, Bergejala Ringan Langsung Minta Dirawat

Herman Kadir, ketua tim kuasa hukum Edy Mulyadi sebelumnya menyatakan, penyidik perlu memberlakukan Undang-undang Pers dalam memproses kasus yang menjerat kliennya.

Hal tersebut ia nilai perlu, mengingat Edy Mulyadi berdasarkan pengakuannya, merupakan seorang wartawan.

Terlebih, ungkapan yang dilayangkan oleh kliennya terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) itu dilakukan saat sedang mengisi sebuah acara dalam kapasitasnya sebagai pekerja media.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 28 Januari 2022: Rekor Baru Lagi, Pasien Positif Tambah 9.905 Orang

"Ingat ya, Pak Edy ini seorang wartawan senior. Artinya pemanggilan itu dia bicara itu sebagai wartawan senior, bukan atas nama apa gitu loh."

"Artinya, kita juga ingin UU Pers diberlakukanlah,” tutur Herman saat ditemui awak media di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat (28/1/2022).

Herman lantas menjelaskan perihal aturan pemanggilan terhadap wartawan yang memiliki kasus.

Baca juga: Menteri Kesehatan: Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di Rumah Sakit Hanya yang Perlu Oksigen

Menurutnya, pemanggilan terhadap yang bersangkutan harus melalui Dewan Pers dan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam ranah tersebut.

"Kode etik pers ada di situ, kalau memang dia melanggar ya silakan. Artinya prosedur hukum itu, sudah ada kerja sama Polri dengan PWI."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved