Ibu Kota Pindah
Empat Kader Digadang Jadi Calon Kepala Otoritas IKN, Sekjen PDIP: Keputusan di Tangan Jokowi
Empat nama kader PDIP digadang-gadang menjadi calon kepala otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Empat nama kader PDIP digadang-gadang menjadi calon kepala otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; Menteri Sosial Tri Rismaharini; mantan Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas; dan Wali Kota Semaran, Hendrar Prihadi atau disapa Hendi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, nama yang dimunculkan merupakan kader PDIP yang dinilai punya kepemimpinan baik, dan mampu membangun ibu kota baru.
Baca juga: Sebut Prajurit yang Gugur Ditembak Akibat Pendekatan Baru di Papua, Mahfud MD: Sekarang TNI Defensif
"Partai memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik."
"Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami bagaimana desain masa depan suatu tata kota yang betul-betul memperhatikan kebahagiaan warganya," kata Hasto usai menanam pohon dan benih ikan di Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (29/1/2022).
Hasto menyebut empat nama itu wajar jika digadang memimpin IKN.
Baca juga: Wacana Kasus Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Dipidana, Ini Penjelasan Kejaksaan Agung
Sebab, mereka juga punya pengalaman memimpin daerah sebagai kepala daerah.
"Mereka juga kepala daerah yang dinilai berhasil dari PDI Perjuangan, karena kami mengembagkan sekolah kepala daerah," tuturnya.
Kendati begitu, keputusan siapa sosok yang memimpin IKN berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP sepenuhnya menyerahkan kepada Jokowi selaku kepala negara.
"Tapi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keputusan berada di Presiden Jokowi," ucap Hasto. (Danang Triatmojo)
FIFA Bakal Bangun Delapan Lapangan Sepak Bola Training Center di Ibu Kota Nusantara |
![]() |
---|
Penghapusan Wali Kota dan Bupati Berpotensi Menurunkan Pelayanan Publik di Jakarta |
![]() |
---|
Legislator DKI Ingatkan Pemerintah Soal Wacana Penghapusan Walkot dan Bupati Harus Pakai Kajian |
![]() |
---|
PKS Tolak Wacana Presiden yang Hapus Jabatan Wali Kota dan Bupati di Jakarta |
![]() |
---|
EMPAT Skenario Pemindahan ASN ke IKN, dari 1.971 Hingga 100 Ribu Orang |
![]() |
---|