Gatot Nurmantyo: Presidential Threshold 20 Persen Kudeta Terselubung Terhadap Negara Demokrasi

Ia mengatakan, PT 20 persen sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa ke depan.

Editor: Yaspen Martinus
Zuhdiar Laeis
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan, presidential threshold (PT) alias ambang batas pencalonan presiden 20 persen, sangat berbahaya. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan, presidential threshold (PT) alias ambang batas pencalonan presiden 20 persen, sangat berbahaya.

Hal itu ia katakan selaku pemohon prinsipal di hadapan panel hakim konstitusi.

Menurutnya PT 20 persen adalah bentuk kudeta terselubung terhadap negara demokrasi menjadi partikrasi, melalui berbagai rekayasa undang-undang.

Baca juga: Dituding Legislator Demokrat Sembunyikan Kasus, Ketua KPK: Semuanya Transparan

Hal tersebut ia sampaikan dalam sidang perbaikan permohonan pengujian UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU pemilu) yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/1/2022).

"Berdasarkan hasil analisa, hasil renungan, kami berkesimpulan Yang Mulia, ini sangat berbahaya."

"Karena Presidential Treshold 20 persen adalah bentuk kudeta terselubung terhadap negara demokrasi menjadi partikrasi, melalui berbagai rekayasa undang-undang," kata Gatot yang hadir secara daring dalam sidang.

Baca juga: Pesan Johan Budi kepada Pimpinan KPK: Kita Harus Lebih Dulu Berintegritas Sebelum Mengajari Orang

Ia mengatakan, PT 20 persen sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa ke depan.

Untuk itu, ia memohon Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonannya.

"Untuk itu kami mohon Yang Mulia, lewat pengambilan keputusan dengan seadil-adilnya, berdasarkan nurani dan berdasarkan kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa," pinta Gatot.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 26 Januari: Rekor Tertinggi di 2022! Pasien Positif Tambah 7.010 Orang

Pimpinan panel hakim yang juga menjabat Wakil Ketua MK Aswanto, kemudian menyatakan akan menyampaikan permohonan tersebut ke rapat permusyawaratan hakim.

Ia juga meminta Gatot dan kuasa hukumnya, Refly Harun, menunggu informasi lebih lanjut.

"Apa pun yang diputuskan di rapat permusyawaratan hakim akan disampaikan kepada pemohon, sehingga tinggal menunggu informasi lebih lanjut," jelas Aswanto yang hadir di ruang sidang MK.

Baca juga: Cari Kepala Otorita IKN, Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Kasih Masukan dan Pertimbangan

Gatot melalui kuasa hukumnya, Refly Harun, memperbaiki permohonan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/1/2022).

Refly yang hadir secara daring dalam sidang menjelaskan, permohonan tersebut telah berkembang mengikuti arahan hakim konstitusi pada sidang sebelumnya, dari 13 halaman menjadi 62 halaman.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved