Ibu Kota Pindah

KPK Ikut Awasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara Agar Tak Terjadi Korupsi

Firli menambahkan, KPK menyiapkan program terkait pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi pembangunan ibu kota baru negara, Nusantara. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi pembangunan ibu kota baru negara, Nusantara.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (26/1/2022).

Awalnya, Firli menyebut pada 2021 KPK melakukan kajian melalui Deputi Pencegahan KPK melakukan monitoring atas penyelenggaraan negara.

Baca juga: Bupati Langkat Bikin Kerangkeng Manusia Sejak 2012, Satu Sel Berisi 30 Orang

"Kajian di tahun 2021 sebanyak 28 kali kajian dengan perincian sebagai berikut."

"Empat kajian menyangkut terkait dengan penanganan Covid-19," kata Firli di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Firli menambahkan, KPK menyiapkan program terkait pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca juga: Edy Mulyadi Sebut Prabowo Macan Mengeong, Habiburokhman: Beliau Enggak akan Marah dan Baper

Hal itu dimaksudkan agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pembangunan ibu kota Nusantara.

"KPK pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara."

"Kami pun melakukan kegiatan terkait dengan persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dalam rangka program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan," papar Firli. (Chaerul Umam)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved