Berita Nasional

Setelah Kereta Cepat, Jokowi Kembali Revisi Janjinya, Kali Ini Setujui Bangun IKN Bebani Duit Negara

Sebelumnya, Jokowi juga disorot lantaran tidak memenuhi janjinya ketika mengizinkan duit APBN dipakai untuk pembangunan kereta cepat.

Editor: Feryanto Hadi
Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan terkait penggunaan APBN untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan.

Kini Jokowi mengiyakan ketika mayoritas pendanaan pembangunan IKN akan menggunakan duit negara.

Kebijakan ini berbeda dengan janji yang diutarakan beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Jokowi juga disorot lantaran tidak memenuhi janjinya ketika mengizinkan duit APBN dipakai untuk pembangunan kereta cepat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dari beberapa pasal revisi, yang paling jadi sorotan publik adalah revisi Pasal 4, di mana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini diizinkan untuk didanai APBN. Padahal, saat perencanaan hingga awal pembangunan, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek kerja sama dengan China tersebut.

Ibu Kota baru pakai APBN

Ibu Kota Negara (IKN) digadang-gadang menjadi wajah peradaban baru pusat pemerintahan di Indonesia. Perencanaan pembangunan ibu kota baru bergulir sejak kepemimpinan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), tepatnya 2019.

Lokasi titik nol ibu kota baru yang nantinya diberi nama Kota Nusantara ini berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemerintah secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen.

Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen. Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nunsantara berasal dari uang APBN.

Penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.

Kala itu, Jokowi berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu (Sri Mulyani) tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi di Istana Negara pada Mei 2019.

Mengingat besarnya dana pembangunan IKN, maka APBN hanya akan digunakan untuk infrastruktur dasar dan pendukungnya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved