Setelah Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang Temui Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan

WARTAKOTALIVE.COM - Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan pertemuan untuk membahas koalisi partai Islam.

Pertemuan itu berlangsung di Restoran Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/1/2022), malam.

Kini, PBB mengadakan mengadakan pertemuan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis sore (20/1/2022).

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra bertemu langsung dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di lokasi.

Baca juga: Rombongan Partai Bulan Bintang Kunjungi Kediaman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ini Tujuannya

Baca juga: Siap Hadapi Pemilu 2024, Partai Bulan Bintang dan Partai Amanat Nasional Bahas Koalisi Partai Islam

Baca juga: Gus Yahya Resmi Jadi Ketua Umum PBNU, Partai Bulan Bintang Ucapkan Selamat: Kami Apresiasi dan Salut

Kedua pimpinan partai Islam itu bertemu untuk membahas kerjasama PPP dengan PBB dalam menghadapi Pemilu 2024.

Pertemuan ini menurut Sekjen PBB Afriansyah Noor, adalah kelanjutan dari pertemuan dengan pimpinan DPP PAN beberapa hari sebelumnya.

Afriansyah Noor menyampaikan keprihatinannya terhadap keberadaan partai-partai berbasis Islam modernis yang suaranya kian menurun dari Pemilu ke Pemilu.

Ajakan kerja sama tersebut, menurut Afriansyah Noor, mendapat sambutan yang positif.

Sehingga PAN, PPP dan PBB dapat mendorong terbentuknya kerja sama yang erat.

"Bahkan jika mungkin ketiga partai bisa membentuk sebuah koalisi ketika mendaftar sebagai peserta Pemilu," kata Afriansyah Noor dalam keterangan tertulisnya.

Afriansyah Noor berpendapat bahwa peserta Pemilu menurut UU Pemilu adalah parpol yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU.

Jika dalam Pilpres, paslon dapat diusung partai atau gabungan partai.

Maka dalam Pileg, para peserta Pileg seharusnya juga bisa satu parpol atau gabungan parpol yang secara bersama-sama mendaftar sebagai peserta Pemilu.

Menurutnya, hal itu tak memerlukan perubahan UU Pemilu. Jika Mahkamah Konstitusi (MK) memberi tafsir bahwa peserta Pileg adalah parpol atau gabungan parpol, maka persoalan selesai.

“Selanjutnya tinggal KPU yang membuat aturan teknis bagaimana tatacara gabungan parpol ikut Pileg dengan satu nomor urut."

"Kalau ini terjadi, hal itu sama sekali tidak akan mengganggu jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024,” jelasnya.

Jika hal itu terjadi, maka menurut Afriansyah Noor di DPR nanti otomatis akan terbentuk sebuah fraksi koalisi.

Fraksi koalisi ini bisa menjadi cikal bakal kerja sama yang lebih erat antara partai-partai bersangkutan.

Bahkan, bisa membuka peluang suatu ketika di masa depan, terjadinya penggabungan partai-partai jika hal itu dianggap bermanfaat.

Mahkamah Konstitusi (MK), menurutnya seyogyanya berkenan menafsirkan keberadaan partai gabungan ikut di dalam satu nomor urut dalam Pemilu.

“Selama ini, MK selalu bicara penyederhanaan parpol di tanah air dalam rangka membangun demokrasi yang sehat."

"MK juga selalu bicara penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan jumlah partai yang sederhana,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PPP Suharso menyambut baik gagasan kerja sama antara PAN, PBB dan PBB.

"Tidak menutup kemungkinan partai lain yang berminat akan bekerja sama juga,” terangnya.

Suharso juga akan membahas lebih lanjut gagasan itu dengan para petinggi PPP yang lain.

Tentang kajian hukum mengenai kerja sama ini, Suharso akan menunjuk Arsul Sani yang juga seorang ahli hukum.

Diketahui Arsul Sani kini menjadi Wakil Ketua MPR dari PPP untuk mendalaminya bersama Yusril Ihza Mahendra.

(Wartakotalive.com/CC)