Penerapan AKHLAK Diharapkan dapat Menjadi Identitas dan Perekat Budaya Kerja di BUMN

AKHLAK merupakan akronim yang merujuk pada nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Editor: Mohamad Yusuf
instagram @erickthohir
Erick Thohir dalam Program Mata Najwa 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian BUMN di era Menteri Erick Thohir sejak 2020 lalu meluncurkan slogan AKHLAK sebagai nilai inti (core value) bagi seluruh BUMN di Indonesia.

AKHLAK merupakan akronim yang merujuk pada nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

"Penerapan AKHLAK di BUMN diharapkan dapat menjadi identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja BUMN secara berkelanjutan," kata Ade Irawan Direktur Utama Visi Integritas, dalam siaran tertulisnya, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Dukungan untuk Menteri BUMN Erick Thohir Menjadi Presiden 2024 Makin Melebar Hingga Sulawesi Selatan

Baca juga: Ekosistem Pariwisata Kurang Terintegrasi, Erick Dorong Holding BUMN Pariwisata & Pendukung Dibentuk

Tujuan utamanya, lanjut Ade, adalah melakukan transformasi human capital dan meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global.

Nilai baru di lingkungan BUMN salah satunya juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan kasus korupsi di BUMN.

"Dalam catatan KPK - sejak 2004 hingga 2019 - sedikitnya sudah ada 73 kasus korupsi yang berasal BUMN yang telah ditangani oleh Komisi Antirasuah ini," ujarnya.

Sedangkan catatan Kementerian BUMN tahun 2021, setidaknya ada 159 kasus korupsi dengan 53 tersangka yang terjadi di lingkungan perusahaan plat merah ini.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir sejumlah skandal korupsi kakap di BUMN kemudian juga berhasil diproses oleh penegak hukum seperti korupsi Asuransi Jiwasraya dan ASABRI yang nilai kerugian negaranya mencapai triliunan rupiah.

"Terakhir Menteri BUMN Erick Thohir, pada awal tahun 2022 ini melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung. Pelaporan oleh Erick Thohir memang sudah menjadi kewajibannya," kata Ade.

Baca juga: Erick Thohir Dorong BUMN Produksi Minyak Goreng Seharga Rp14.000 per Liter

Baca juga: BUMN Harus Bangkitkan UMKM Tanah Air yang Terdampak Pandemi Covid-19

Pada awal menjabat sebagai menteri, Erick Thohir mewajibkan semua BUMN merapkan ISO 37001 sistem manajemen anti-penyuapan dan penanganan pengaduan korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

Karena itu, Erick harus memastikan agar kebijakannya untuk mencegah praktik suap ditaati dan dijalankan BUMN. Pelaporan ini bisa jadi peringatan dan mendorong munculnya efek jera sehingga pimpinan BUMN sungguh-sungguh membangun tata kelola di lembaganya.

Selain itu, pelaporan tiga kasus ini jangan sampai menjadi langkah akhir.

"Apalagi Erick pernah menyampaikan ada banyak dugaan korupsi di BUMN. Karena itu, sebaiknya temuannya dilaporkan kepada penegak hukum sebagai bagian dari upaya bersih-bersih BUMN," jelasnya.

Program Bersih-Bersih di BUMN – penindakan dan pencegahan- penting dilanjutkan untuk mencegah semakin besarnya kerugian negara, membuat pelaku jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN.

Langkah ini sekaligus mendorong seluruh BUMN lebih berintegritas dan kompeten sehingga dapat meningkatkan penerimaan atau keuntungan (laba) bagi negara.

Sumber: Warta Kota
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved