Lanjutkan Penertiban Vila di Puncak, Pemkab Bogor Minta Dana ke DKI Jakarta

Pemkab Bogor meminta dana ke Pmeprov DKI untuk mendukung penertiban vila liar di kawasan Puncak, Bogor.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Max Agung Pribadi
Warta Kota/ Hironimus Rama
Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pembongkaran vila liar di Puncak pada Oktober 2021 lalu. 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Pemerintah Kqbupaten (Pemkab) Bogor akan melanjutkan penertiban vila liar di kawasan Puncak, Bogor.

Penertiban ini dilakukan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai wilayah tangkapan air di kawasan Puncak.

Dengan makin banyaknya area terbuka hijau di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) maka akan mengurangi dampak banjir di wilayah hilir seperti Jakarta.

Baca juga: Penertiban Selama PPKM Level 3, Satpol PP Koja Memberikan Teguran Tertulis dan Bubarkan Kerumunan

Data dari Pemkab Bogor, ada 42 vila yang harua dibongkar di kawasan Puncak karena menyalahi tata ruang di kawasan ini.

Tiga vila sudah dibongkar pada 2021 lalu dan 39 lainnya akan dilanjutkan pada tahun 2022 ini.

Namun Pemkab Bogor mengalami kesulitan dana untuk melakukan pembongkaran ini.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho mengatakan pihaknya berencana mengajukan bantuan keuangan ke Pemprov DKI Jakarta  untuk penertiban bangunan liar di Puncak.

"Sebagai stoke holder terkait, Satpol PP akan membuat draft proposal dari Pemkab Bogor ke Pemprov DKI Jakarta guna meminta bantuan keuangan untuk pembiayaan penertiban vila liar di DAS Ciliwung yang ada di Kawasan Puncak," kata Agus, Minggu (16/1/2022).

Baca juga: Penertiban Lahan UIII Depok Tahap II Rampung Lampaui Target, Ini Kata Kuasa Hukum Kemenag RI

Menurut dia, bantuan keuangan dari Pemprov DKI Jakarta sangat dibutuhkan karena penertiban vila liar, membutuhkan dana yang besar.

"Pemprov DKI Jakarta tentunya punya kepentingan dengan kembalinya fungsi lahan DAS Ciliwung, sehingga meminimalisir potensi bencana alam banjir bandang ke ibu kota," tutur Agus

Selain Pemprov DKI Jakarta,  pembiayaan penertiban vila liar juga berasal berasal dari Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi : Bangunan di bantaran kali tidak akan dilakukan penertiban.

Pasalnya, plrogram mengembalikan fungsi lahan DAS Ciliwung, juga bagian dari program The Save Puncak.

"Pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bogor harus berkolaborasi demi mengembalikan fungsi lahan DAS Ciliwung demi menyelamatkan kawasan ekosistem di Puncak," pungkas Agus.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved