Ibu Kota Pindah

Bakal Ditunjuk Presiden, Kepala Daerah Ibu Kota Negara Setingkat Menteri, Tak Ada DPRD

Saan menambahkan, ibu kota negara nanti tidak memiliki DPRD tingkat provinsi dan kabupaten.

Editor: Yaspen Martinus
Kementerian PUPR
Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) direncanakan disahkan pada Januari 2022. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kepala daerah di ibu kota negara (IKN) baru bakal ditunjuk langsung oleh presiden, dan posisinya setingkat menteri.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Saan Mustopa, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

"Kalau untuk status kekhususan IKN, memang untuk kepala daerahnya itu setingkat menteri dan itu diangkat oleh presiden."

Baca juga: Airlangga Hartarto Diminta Tiru Gaya Komunikasi Dedi Mulyadi Tingkatkan Elektabilitas

"Terkait dengan pengangarannya pun menggunakan penganggaran APBN, jadi dari pusat semuanya," ungkap Saan.

Saan menambahkan, ibu kota negara nanti tidak memiliki DPRD tingkat provinsi dan kabupaten.

Legislator Partai NasDem itu menyebut, representasi politik IKN hanya dari DPR dan DPD.

Baca juga: Jelang MotoGP Mandalika, Jokowi: Jangan Ada Lagi Kesalahan Membongkar Logistik Tanpa Seizin Tim

"Jadi itu yang terkait soal hal-hal yang menyangkut kekhususannya."

"Kekhususannya itu kepala daerahnya gubernur tapi setingkat menteri, dan diangkat oleh presiden."

"Representasi politiknya hanya DPR dan DPD, tidak ada DPRD provinsi, kabupaten," bebernya.

RUU IKN Disahkan Bulan Ini?

Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) direncanakan disahkan pada Januari 2022.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pengesahan RUU IKN tergantung dari kesepakatan antara Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN dengan pihak pemerintah.

"Kita sedang menunggu dulu bagaimana kemudian DPR dengan pemerintah dalam pembahasan tersebut, apakah sudah ada kesepakatan bersama."

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 13 Januari 2022, Pasien Positif Tambah 793 Orang, 385 Sembuh, 5 Wafat

"Dalam artian bahwa pasal-pasal yang akan disepakati itu memang sesuai dengann harapan kita," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Puan mengungkapkan, pengesahan RUU IKN tinggal melalui beberapa tahap lagi.

Saat ini, lanjut Puan, proses pembahasan RUU IKN sudah masuk dalam Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin)

"Ya sampai saat ini sudah dalam proses pembahasan, hanya akan masuk dalam Timus dan Timsin," jelas Puan. (Chaerul Umam)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved