Breaking News:

Pilkada DKI

Ariza Merasa Tahu Aturan, tak Pernah Minta Jabatannya Diperpanjang Sampai 2024

Wagub DKI Ahmad Riza Patria menyatakan dirinya tak pernah minta agar jabatannya diperpanjang hingga 2024. Justru dia ingin segera pensiun.

Warta Kota/ Yolanda Putri Dewanti
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan dirinya tak minta jabatan diperpanjang, karena tak sesuai aturan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta agar jabatannya sebagai wakil kepala daerah diperpanjang hingga jelang Pilkada serentak pada 2024.

Seperti diketahui, jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ariza akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang, nantinya kekosongan kursi mereka akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur yang ditetapkan Kemendagri.

"Saya tidak pernah, sekali lagi saya Ariza Patria tidak pernah meminta minta untuk diperpanjang sampai 2024," ujar Ariza di Balai Kota DKI pada Kamis (13/1/2022) malam.

Baca juga: Bryan Domani Pernah Main Aplikasi Kencan Online, Apa yang Dilakukan Bintang Film Ternama Itu?

Hal itu dikatakan Ariza untuk menepis stigma adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meminta jabatannya diperpanjang menjelang Pilkada berikutnya.

Sebagai orang yang pernah menjadi Komisioner KPU DKI Jakarta dan anggota DPR RI, Ariza paham betul bahwa permintaan itu dilarang karena tidak sesuai aturan yang berlaku.

"Saya ikut membuat UU, bahkan jadi Wakil Pansus Pemilu (DPR RI), jadi saya mengerti atruan dan batasan. Jadi sekali lagi itu menjadi kewenangan kemendagri atas persetujuan Presiden sebagai kepala pemerintahan," jelasnya yang juga menjadi Ketua DPD Gerindra DKI ini.

Baca juga: Banyak Artis Tersandung Kasus Narkoba, Bryan Domani: Pakai Narkoba Itu Jelas Salah!

Ariza mengungkapkan, bakal ada tujuh kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat provinsi di Indonesia yang jabatannya bakal diisi Pj Gubernur, termasuk Provinsi DKI Jakarta.

Nantinya sosok Pj Gubernur berstatus PNS eselon I dari lembaga vertikal seperti kementerian, TNI maupun Polri.

Kata dia, hal ini pernah dialami oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono yang menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, kemudian Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komjen Mochamad Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat.

"Terkait tahun 2022 ini memang ada 101 kepala daerah se-Indonesia yang habis masa jabatannya, karena Pilkadanya 2024 maka sejak berakhirnya masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walkot, itu kosong," jelas Ariza.

Baca juga: LOKASI SIM Keliling Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Jumat 14 Januari

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved