Rapat Banggar DPRD DKI

DPRD DKI Bakal Gelar Rapat Banggar untuk Tentukan Nasib Evaluasi Kemendagri Terhadap APBD DKI 2022

DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan gelar rapat badan anggaran (banggar) pada Kamis (13/1/2022).

KOMPAS.com/ Indra Akuntono
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta 

WARTAKOTALIVE.COM GAMBIR - DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta akan kembali menggelar rapat badan anggaran (banggar) di ruang paripurna lantai III Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (13/1/2022).

Rapat banggar tersebut digelar untuk membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Raperda APBD DKI 2022.

Sebelumnya, pimpinan banggar sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, memutuskan menunda rapat yang dijadwalkan pada Selasa (11/1/2022).

Politisi PDI Perjuangan itu menunda rapat banggar itu, lantaran perwakilan dari Kemendagri yang diundang untuk memberi penjelasan tidak hadir dan belum memberi kabar.

Baca juga: GAJI dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Jakarta Naik, Begini Penjelasan M Taufik

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Jakarta Setuju Jika Heru Budi Hartono Menjadi Pengganti Sementara Anies Baswedan

Baca juga: Hari Ini, DPRD DKI Jakarta Panggil Ancol & Bank DKI untuk Bahas Uang Pinjaman Sebesar Rp 1,2 Triliun

"Kami menunggu pihak Kemendagri, tetapi belum hadir juga. Jadi, sepakat semua untuk ditunda," kata Prasetio dalam forum banggar.

Prasetio menerangkan bahwa dirinya pun berencana menyambangi Kemendagri untuk melakukan komunikasi. 

Sebagai informasi, pembahasan evaluasi Kemendagri terhadap Raperda APBD DKI berlangsung cukup panas di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (5/1/2022) petang.

BERITA VIDEO: Ashanty Positif Covid-19 Usai Pulang dari Turki, Apa Saja Gejalanya?

Prasetio menuturkan, dokumen tersebut baru diberikan ke DPRD di tanggal 30 Desember 2021 kemarin. 

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah batas akhir pengembalian dokumen hasil evaluasi tersebut ke Kemendagri hanya tujuh hari kerja, dengan sanksi penundaan atau pemotongan dana transfer umum jika tidak ada kesepakatan.

Berdasarkan sejumlah informasi yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kemendagri merekomendasikan agar penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ditambahkan sebesar 5 persen hingga 10 persen dari BTT tahun 2021 atau minimal Rp 209,77 miliar.

Merujuk dari ambang batas itu, Kemendagri meminta Pemprov DKI agar alokasi BTT dalam Perda APBD Tahun 2022 diambil dari efisiensi 73 PASK hasil evaluasi Kemendagri dengan anggaran Rp 429,15 miliar yang tersebar di 73 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kemendagri juga merekomendasikan program kegiatan sub kegiatan dan PASK yang belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Raperda Provinsi DKI Jakarta TA 2022 dan dialihkan untuk mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved