OTT KPK

Tri Adhianto Gantikan Pepen, BKPPD Awasi Kinerja ASN di Masa Transisi Kepemimpinan Wali Kota Bekasi

Gubernur Ridwan Kamil langsung menyerahkan tongkat kepemimpinan Wali Kota Bekasi kepada Tri Adhianto yang sebagai Wali Kota Bekasi.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Hertanto Soebijoto
TribunBekasi.com
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menunjuk Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjadi pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi usai Rahmat Effendi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Laporan wartawan wartakotalive.com, Rangga Baskoro

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI SELATAN -- Pasca-KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus suap pada Kamis (6/1/2021) lalu, Gubernur Ridwan Kamil langsung menyerahkan tongkat kepemimpinan Wali Kota Bekasi kepada Tri Adhianto yang awalnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi.

Pria yang akran disapa Mas Tri tersebut, untuk sementara akan menjalankan tugas sebagai Plt. Wali Kota Bekasi sebagai tindaklanjut Pemprov Jawa Barat atas surat dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai kekosongan jabatan wali kota di Pemkot Bekasi.

Di masa transisi kepemimpinan saat ini, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto menjelaskan pihaknya bakal melakukan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Video: Wawali Bekasi Prihatin dan Sedih atas Kasus Pepen

Hal itu guna menghindari adanya ASN yang mangkir melakukan tugas maupun bolos kerja.

"Terkait dengan disiplin, tetap kita kan ada ketentuan ketentuan tugas (SOP) ya harus ditaati, kita selalu mengecek di masing-masing OPD, apalagi kondisi seperti ini Covid-19," ungkap Karto saat dikonfirmasi, Minggu (9/1/2022).

Baca juga: Rahmat Effendi Terjaring OTT, KPK Ungkap Pelepasan Lima Orang Lain, Ini Alasannya

Baca juga: VIDEO : Terjaring OTT KPK, Rumah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Tampak Tertutup Rapat

Sanksi secara bertahap mulai dari teguran hingga pemecatan dimungkinkan untuk diberlakukan bagi ASN yang terbukti bolos kerja. Hal itu tertuang dalam PP no 94 tahun 2021.

"Teguran nya bisa berupa lisan, ya tinggal bagaimana kalau bolosnya itu berturut turut seperti apa kita berikan lisan, berupa kode etik. Kalau bolos selama 10 hari berturut turut ya bisa kita proses pemberhentian baik ASN maupun yang lainnya," tuturnya.

Meski begitu, Karto menegaskan bahwa tak ada yang berubah dalam segi pelayanan terhadap masyarakat di masa transisi kepemimpinan.

Baca juga: Penasehat Hukum Rahmat Effendi Temui Keluarga Usai Kliennya Terjaring OTT KPK

"Kita menekankan pertama dengan kepala OPD nya masing-masing untuk kejadian kemarin tidak mempengaruhi kinerja. Kemudian juga tidak mempengaruhi pelayanan, tetap berjalan dengan baik," kata Karto. (abs)

Sumber: Tribun bekasi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved