OTT KPK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Korupsi Proyek Pengadaan Barang dan Jasa, Firli Bahuri: Modus Klasik

Firli prihatin masih ada kepala daerah yang 'bermain' proyek pengadaan barang dan jasa di awal 2022.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/Jeprima
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, korupsi yang dilakukan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, melibatkan banyak pihak. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, korupsi yang dilakukan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, melibatkan banyak pihak.

Firli prihatin masih ada kepala daerah yang 'bermain' proyek pengadaan barang dan jasa di awal 2022.

Menurut dia, modus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa kerap terjadi di berbagai daerah sejak lama, namun kini terulang lagi.

Baca juga: Sebelum Kortas Dibentuk, 44 Bekas Pegawai KPK Bakal Ditugaskan di Satgas Pencegahan Tipikor

Korupsi proyek pengadaan barang dan jasa kerap melibatkan banyak pihak.

"Korupsi pada pengadaan barang dan jasa menjadi modus klasik yang melibatkan banyak pihak, dari rangkaian perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya," ucap Firli saat menggelar jumpa pers yang ditayangkan akun YouTube KPK, Jumat (7/1/2022).

"Di mana, dampak akhirnya adalah penurunan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan sebagai produk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," sambungnya.

Baca juga: Suntikkan Booster Mulai 12 Januari, Menteri Kesehatan Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Masih Cukup

Firli mengklaim operasi tangkap tangan (OTT) KPK di awal 2022 terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ini, merupakan salah satu ikhtiar lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.

Penangkapan Rahmat Effendi merupakan OTT pertama KPK di 2022.

"Operasi tangkap tangan pada awal tahun 2022 ini menjadi wujud komitmen KPK, untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan," papar Firli.

Kronologi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota Bekasi.

Dugaan korupsi itu berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya, terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan .

Kesembilan tersangka itu adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB).

Baca juga: Dimulai 12 Januari, Pemerintah Belum Tetapkan Tarif Vaksin Booster

Lalu, Lurah Kati Sari Mulyadi (MY) alias Bayong, Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved