Proses Merger, Indosat Ooredoo Hutchison Harus Segera Lapor KPPU

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) telah menyelesaikan penggabungan usaha setelah menerima semua persetujuan hukum dan pemegang saham yang diperlukan.

Perusahaan tersebut kini bernama Indosat Ooredoo Hutchison dan tetap tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ISAT.

Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate meminta perusahaan hasil merger ini tetap memenuhi kewajiban kepada negara, pemerintah, maupun pihak lain seperti karyawan setelah resmi dinyatakan merger.

Termasuk dan tidak terbatas pada kewajiban hukum dan pemenuhan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan,

"Serta semaksimal mungkin melindungi dan menjaga sumber daya manusia bangsa Indonesia,”kata Plate dalam konferensi pers beberapa hari lalu.

Meski sudah dapat persetujuan dari Kominfo, merger Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) belum selesai.

Pasalnya, aset IOH lebih Rp. 2.5 triliun, berdasarkan PP 57 Tahun 2010 dan Perkom 3 Tahun 2019, dalam waktu 30 hari perusahaan wajib melaporkan aksi korporasi tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Apabila Indosat H3I tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis lebih dari 30 hari, maka akan dikenakan denda Rp. 1 miliar untuk setiap hari keterlambatan.

Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof. Maman Setiawan mengatakan, merger akusisi harus dilaporkan ke KPPU guna menjaga persaingan usaha yang sehat. Apa lagi industri telekomunikasi di Indonesia memiliki struktur pasar oligopoli.

Menurutnya, perlu pengawasan ketat KPPU agar menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di industri telekomunikasi.

"Jika tidak diawasi akan terjadi penguasaan alat produksi operator telekomunikasi," ujar Ketua Tim Indeks Persaingan Usaha 2021 ini.

Baca juga: Sejak November 2021, RLC Kota Tangsel Nihil Pasien Terpapar Covid-19

Menurutnya, apabila KPPU tidak dilibatkan dalam pengawasan persaingan usaha di industri telekomunikasi, menurut Maman nantinya berpotensi merugikan konsumen dan bangsa Indonesia.

Pengawasan terhadap praktek monopoli dan anti persaingan usaha, lanjutnya, juga harus dilakukan KPPU pasca perusahaan tersebut merger.

Tujuannya agar tidak terjadi praktek anti persaingan usaha yang berpotensi mematikan pesaingnya.

Sebagai contoh, pada  2014 Kominfo beserta KPPU memberikan persetujuan merger XL Axis.

Baca juga: Wahidin Halim Tegaskan Kebijakan Pemprov Banten Selalu Dekat dengan Para Ulama

Namun dengan syarat mengembalikan frekuensi sebesar 2x10MHz. Pada merger IOH kali ini Kominfo hanya meminta pengembalian frekuensi sebesar 2x5MHz sebagai salah satu syarat merger.

Jika merujuk pada yurisprudensi, menurut Maman harusnya Kominfo dapat menarik minimal sama dengan yang mereka lakukan ketika merger XL Axis.

"Peran KPPU sangat penting untuk melihat penguasaan frekuensi. Harusnya Kominfo memperlakukan merger IOH sama dengan XL Axis. Tujuannya jangan sampai ada penguasaan atau dominasi frekuensi oleh perusahaan hasil merger. Dominasi alat produksi ini dipastikan akan mempengaruhi pasar. Dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi harga. Sebab frekuensi merupakan alat produksi vital bagi operator telekomunikasi," kata Maman.

Menurut Maman, dengan penguasaan frekuensi, pelaku usaha memiliki kekuatan dalam menentukan harga.

Baca juga: Vino G Bastian Akui Kesulitan Adu Akting Dengan Marsha Timothy Sebagai Musuh

Pelaku usaha dapat menetapkan excess price terhadap layanannya. Jika ini sampai terjadi maka yang akan dirugikan adalah konsumen telekomunikasi Nasional.

Dominasi alat produksi akan membuat pelaku usaha memiliki kelebihan kapasitas. Sehingga dominasi terhadap kapasitas tersebut bisa dipergunakan pelaku usaha untuk melakukan penjualan layanannya di bawah harga pasar (predatory price) guna mematikan pesaingnya agar menguasai pasar.

Jika ini sampai terjadi, yang akan dirugikan adalah industri telekomunikasi nasional dan operator telekomunikasi.

Baca juga: Irwansyah dan Zaskia Sungkar Siap Cabut Laporannya Terhadap Hafiz Faturahman di Polisi, Ada Apa?

"Pasar telekomunikasi yang oligopoli bisa menimbulkan excess price. Dengan penguasaan frekuensi yang dimilikinya, pelaku usaha juga bisa menjual layanannya below price. Saya meminta KPPU dapat mengawasi dan evaluasi merger IOH dengan lebih ketat lagi agar persaingan usaha industri telekomunikasi menjadi lebih sehat lagi,"pinta Maman.

Selain harus mempertimbangkan penguasaan frekuensi IOH, Maman meminta Kominfo dapat 'memaksa' perusahaan hasil merger untuk membangun di daerah yang selama ini belum mendapatkan layanan Indosat maupun H3I.

"Karena frekuensi merupakan sumberdaya terbatas yang dimiliki Negara, seharusnya penguasaannya dapat dijadikan insentif dan disinsentif bagi operator telekomunikasi. Misalnya Kominfo bisa jadikan syarat merger Indosat H3I untuk memprioritaskan pembangunan di daerah terpencil serta terpelosok,"kata Maman.

Pengawasan yang ketat yang nanti akan dilakukan KPPU di merger Indosat H3I dan kewajiban membangun di daerah terpencil, diyakini Maman akan meningkatkan investasi di sektor telekomunikasi Nasional.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Indosat dan Tri Merger, Apa Saja Manfaatnya bagi Pelanggan?"