Opini

Catatan Akhir Tahun 2021, Fadli Zon: Demokrasi Dibajak Oligarki

Catatan Akhir Tahun 2021, Fadli Zon: Demokrasi Dibajak Oligarki. Contoh konkretnya adalah UU Omnibus Law Cipta Kerja

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon dalam Sidang Ke-143 Inter Parliamentary Union (IPU) di Madrid, Spanyol pada Rabu (1/12/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama sepanjang 2021 ini, penggunaan kata 'oligarki' terus meningkat dalam berbagai diskusi publik di tanah air.

Seiring dengan itu, kita juga mencatat berbagai laporan yang menunjukkan terus merosotnya indeks demokrasi Indonesia, termasuk ancaman kembalinya otoritarianisme.

Semua catatan tadi tentu saja cukup ironis, mengingat tujuh tahun lalu naiknya Presiden Joko Widodo oleh sejumlah pengamat dianggap sebagai sesuatu yang menjanjikan bagi masa depan politik Indonesia.

Salah satu alasannya, Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tak memiliki kaitan dengan rezim-rezim pemerintahan sebelumnya.

Namun, oligarki justru semakin menancapkan kukunya.

Kalau kita membaca laporan-laporan serta indeks demokrasi yang disusun oleh sejumlah lembaga independen, seperti LP3ES, The Economist Intelligence Unit (EIU), Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, serta IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), kehidupan demokrasi dan hukum di Indonesia memang kian merosot.

Laporan lembaga-lembaga tadi menunjukkan penurunan signifikan, bukan hanya pada kebebasan sipil, politik, budaya dan fungsi pemerintahan, tetapi juga dalam isu pluralisme.

Namun, titik sentral isu kemunduran demokrasi di Indonesia memang terkait kebebasan sipil.

Baca juga: Hadiri Konferensi Anti Korupsi PBB, Fadli Zon Paparkan Peran Parlemen Dalam Pemberantasan Korupsi

Baca juga: Bersahabat Sejak Lama, Fadli Zon Doakan Haji Lulung yang Wafat karena Penyakit Jantung

Dalam laporan The Economist Intelligence Unit, misalnya, Indeks Demokrasi mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir.

Indonesia tercatat menduduki peringkat 64 dari 167 negara dengan skor 6,48. Indonesia masuk dalam kategori flawed democracy, atau demokrasi tidak sempurna.

Meski peringkat kita sama dengan tahun 2019, skornya turun dan merupakan yang terendah dalam 14 tahun terakhir.

Catatan buruk juga kita peroleh dari Democracy Report 2021 yang dirilis V-Dem Institute, yang menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 179 negara dalam hal indeks demokrasi liberal.

Seperti halnya laporan The Economist Intelligence Unit, V-Dem Institute juga menilai tingkat demokrasi Indonesia telah merosot dari 'demokrasi elektoral' menjadi 'demokrasi yang cacat'.

Baca juga: Hadiri Parlemen OKI, Fadli Zon Soroti Ragam Masalah Dunia Islam, dari Demokrasi Hingga Rohingya

Baca juga: Permintaan Pelapor Dikabulkan, MKD Bakal Panggil Fadli Zon Soal Cuitan Invisible Hand UU Cipta Kerja

Seluruh laporan lembaga-lembaga tadi memberi nilai rendah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini bisa menciptakan keraguan banyak orang pada prospek konsolidasi demokrasi di negara kita.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved