Nilai Tidak Sah Dalam Penetapan UMP, Apindo DKI Bakal Gugatan Kepgub DKI Nomor 1517/2021

Apindo DKI Jakarta akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Agus Himawan
Warta Kota
Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Tahun 2022, Senin (27/12/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bakal segera menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021.

Keputusan tersebut terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp. 4.641.854, setara dengan kenaikan 5,1 persen.

Gugatan tersebut dilakukan lantaran dinilai tidak sah mengingat penetapan UMP dalam regulasi terbaru tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO DKI Jakarta, Solihin mengatakan Keputusan Gubernur No.1517 tahun 2021 tersebut bertentangan dengan PP Nomor36 tahun 2021 yang merupakan regulasi resmi Pemerintah Republik Indonesia mengenai Pengupahan dan telah melewati batas waktu penerbitan UMP 2022 pada 21 November 2021.

"Keputusan tersebut juga tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, dimana 2 dari 3 unsur Dewan Pengupahan DKI Jakarta yaitu Pengusaha dan Pemerintah merekomendasikan besaran kenaikan UMP harus sesuai PP No.36 tahun 2021," ucap Solihin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/12/21).

Merespons terbitnya Keputusan Gubernur No.1517 tahun 2021, Apindo DKI Jakarta akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya Apindo telah meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan teguran kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama Pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian Nasional.

Selain itu Apindo juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014, Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Baca juga: Kemnaker Abaikan Revisi UMP DKI, Anies Baswedan Terbitkan Keputusan Gubernur yang Menaikkan Upah

Hal lainnya Apindo menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.

Serta mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, dengan tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021.

Sebelumnya  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan pengusaha di Ibu Kota agar berpikir objektif terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menilai, kenaikan UMP sebesar Rp 225.000 menjadi Rp 4.641.854 per bulan merupakan hal yang masuk akal.

Hal itu dikatakan Anies saat menanggapi rencana gugatan perdata yang akan diajukan Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait kenaikan UMP 2022 ke PTUN Jakarta.

Upah yang awalnya diputuskan naik 0,85 persen atau Rp 38.000 per bulan, kemudian direvisi Anies jadi 5,1 persen atau Rp 225.000.

“Saya ingin sampaikan kepada semua cobalah objektif, tahun lalu yang sulit saja itu (UMP naik) 3,3 persen. Tahun ini ekonomi sudah bergerak, masak kita masih mengatakan (kenaikan UMP) 0,8 persen itu sebagai angka yang pas,” kata Anies.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved