Jabatan Pangkostrad Masih Kosong Dinilai Bisa Ganggu Regenerasi dan Munculkan Spekulasi Politik

Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai, seharusnya jabatan Pangkostrad tak boleh terlalu lama dibiarkan kosong.

Editor: Yaspen Martinus
kostrad.mil.id
Jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad ) masih kosong, setelah ditinggalkan Jenderal Dudung Abdurachman yang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad ) masih kosong, setelah ditinggalkan Jenderal Dudung Abdurachman yang diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai, seharusnya jabatan Pangkostrad tak boleh terlalu lama dibiarkan kosong.

"Untuk Pangkostrad itu kan jabatan strategis, ada baiknya jangan terlalu lama kosong," kata Hasanuddin saat dihubungi Tribun, Rabu (29/12/2021).

Baca juga: Tanggapi Pidato Giring Ganesha, Politikus PPP: Anak Muda Harusnya Suka Adu Program, Bukan Adu Domba

Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat Pangkostrad, di antaranya adalah Mayjen Maruli Simanjuntak, Mayjen I Nyoman Cantiasa, dan Mayjen TNI Agus Subiyanto

Dari ketiga nama itu, TB Hasanuddin enggan menyebut nama yang paling berpeluang menjabat Pangkostrad.

"Mungkin belum ada keputusan tentang siapa yang seharusnya nanti ditunjuk menjabat (jadi Pangkostrad)."

"Karena harus persetujuan Presiden, susah, artinya itu hak prerogatif Presiden juga," ucapnya.

Dinilai Bisa Ganggu Regenerasi dan Berpotensi Munculkan Spekulasi Politik

Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, rangkap jabatan strategis di lingkungan TNI sebenarnya bukan hal baru.

Peristiwa rangkap jabatan strategis, kata dia, juga pernah dilakukan Jenderal TNI (Purn.) Budiman saat menjabat Kepala Staf TNI AD pada 2014 .

Saat itu, kata dia, Budiman juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Bikin Aturan Denda Bagi Pelanggar Aturan Karantina Terpusat

Rangkap jabatan tersebut, kata Anton, dilakukan selama 8 bulan.

"Akan tetapi, rangkap jabatan ini tentu tidak bisa dibiarkan terlalu lama."

"Sebab, hal ini akan mengganggu jalannya organisasi dan regenerasi di tubuh TNI AD," kata Anton saat dihubungi Tribunnews, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Terpilih Jadi Rais Aam PBNU, Miftahul Akhyar Diminta Segera Lepas Jabatan Ketua Umum MUI

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved