Benarkah Kebijakan Presidential Threshold Bikin Pemerintahan Tidak Stabil? Berikut Ini Penjelasannya

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNAIR, Prof Kacung Marijan angkat bicara soal kebijakan presidential threshold.

Editor: Panji Baskhara
Tribunnews.com
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNAIR, Prof Kacung Marijan angkat bicara soal kebijakan presidential threshold. Foto: Gedung parlemen di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNAIR, Prof Kacung Marijan ikut angkat bicara soal kebijakan presidential threshold.

Ia menilai, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden berpotensi ketidakstabilan pemerintah.

Potensi presidential threshold membuat pemerintah menjadi tidak stabil ini dilihat dari demokrasi post elektoral.

Selain itu, kata dia, proses pembuatan dan implementasi kebijakan yang tidak efisien dan efektif.

Baca juga: Anis Matta: Partai Gelora Tolak Presidential Threshold pada Pemilu dan Pilpres 2024

Baca juga: Sekjen PDIP: Presidential Threshold 20 Persen untuk Efektivitas Kerja Pemerintahan

Baca juga: Legislator Nasdem Bilang Wacana Presidential Threshold Nol Persen Bisa Diwujudkan Setelah 2024

"Coba bayangkan, akan ada presiden yang tidak punya basis dukungan di parlemen. Tentu presiden itu kesulitan di dalam menjalankan pemerintahan," ucapnya, Rabu (29/12/2021).

Menurutnya, ketika presiden tidak memiliki dukungan di parlemen, maka presiden akan jadi bulan-bulanan oleh Parlemen.

"Ketika tidak punya dukungan di parlemen, presiden itu pun bisa menjadi bulan-bulanan oleh parlemen," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa ketentuan PT diatur dalam UU Pemilu, dan hal itu tergantung para pembuat UU di DPR.

"Jadi secara politik ya itu kebijakan DPR," terangnya.

Dikatakannya, bangunan demokrasi itu tak hanya elektoral tapi juga post elektoral.

"Demokrasi juga butuh stabiltas. Menurut saya, dalam sistem banyak partai saat ini, threshold itu masih penting," katanya.

Ia memprediksi gugatan presidential threshold nol persen di MK akan ditolak.

"Menurut saya ditolak. Sudah berkali-kali ditolak," ujarnya.

(Wartakotalive.com/CC)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved