Pengusaha Minta Kebijakan Bebas Truk Muatan Berlebih atau ODOL Ditunda Hingga 2025

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Rencana penerapan kebijakan angkutan truk bebas muatan berlebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) oleh pemerintah per 1 Januari 2023, dianggap kurang bijak karena terlalu dipaksakan.

Sebab pandemi Covid-19, belum jelas kapan akan berakhir dan tahun 2023 adalah masa recovery ekonomi untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi karena dampak Covid-19.

Karenanya sejumlah pihak meminta kebijakan ODOL ditunda.

Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Asosiasi Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Rachmat Hidayat mengatakan pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis berantai, terutama di sektor pangan.

Juga mengakibatkan harga minyak sayur, biji-bijian, susu, daging, gula mengalami kenaikan.

“Ada yang mengalami kenaikan sangat tajam, ada yang sedang. Tapi semuanya mengalami kenaikan. Padahal itu semua adalah bahan baku yang sangat kita butuhkan di industri makanan dan minuman,” katanya dalam diskusi publik bertema "Kesiapan Pemerintah dan Industri Menghadapi Indonesia Bebas ODOL 2023' yang diselenggarakan SHNet di Jakarta, Senin (20/12/2021).

Rachmat mengatakan industri makanan dan minuman di tengah krisis karena pandemi Covid-19, masih bisa tumbuh 1,58% pada tahun 2021.

Baca juga: Selebgram Keanu Angelo: Coba Dia Ada Itikad Baik dari Awal, Ya Mungkin Permasalahan Tak akan Panjang

Baca juga: Bakal Laporkan Balik Husin Shihab, Eggi Sudjana: Polisi Harus Terima

Baca juga: PLN Mobile Proliga Bergulir Tanpa Penonton dan Terapkan Prokes Ketat, Penggemar Nonton di Rumah

Sektor ini termasuk salah satu bantalan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini industri pangan yang rantainya terintegrasi satu dengan yang lainnya. Kalau ada satu saja yang terhambat, semua yang lainnya akan itu kena dampaknya,”kata Rachmat.

Karenanya jika kebijakan ODOL diterapkan maka akan menghambat laju pertumbuhan sektor ini yang mulai menggeliat.

Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Yustinus Gunawan, pada forum yang sama mengatakan saat ini banyak pengusaha menjalankan usaha hanya untuk bertahan agar tidak menutup tempat usaha.

Ketidakjelasan kapan akan berakhirnya Covid-19 membuat sejumlah pelaku usaha kesulitan melakukan adaptasi dan terobosan-terobosan bisnis baru.

Namun, Yustinus mengungkapkan bahwa industri lembaran kaca dan pengaman masih bisa tumbuh di masa pandemi Covid-19.

“Kita sekarang sudah mulai pulih, bahkan mencapai 80-an persen,” katanya.

Situasi ini diharapkan bisa dijaga sehingga recovery ekonomi bisa berjalan dengan cepat.

Pihaknya sangat mendukung kebijakan ODOL yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun, industri perlu waktu untuk menyesuaikan kembali setalah pandemi Covid-19 terjadi.

Jika tetap dipaksakan berlaku per 1 Januari 2023, ia mengaku pihaknya belum sepenuhnya siap menjalankannya.

Baca juga: Fairuz A Rafiq Melahirkan Anak Ketiga, Bayi Mungilnya Diberi Nama King Zhafi Zayyan Slofa

Baca juga: Sidang Pertama Setelah Laura Anna Meninggal Dunia, Keanu Angela Masih Geram kepada Gaga Muhammad

Baca juga: Bakal Laporkan Balik Husin Shihab, Eggi Sudjana: Polisi Harus Terima

Ia meminta kebijakan bebas ODOL ditunda sampai 2025.

Para pelaku usaha dan industri, kata Yustinus, tidak menentang kebijakan bebas ODOL.

Tetapi, kondisi perekonomian saat ini memerlukan waktu tambahan agar kebijakan itu bisa diterapkan dengan baik di lapangan.

Jika kebijakan bebas ODOL tetap dipaksakan, ia memperkirakan akan terjadi kenaikan harga pada sejumlah barang.

"Hal itu karena adanya investasi yang dilakukan pelaku usaha untuk kebutuhan angkutan truk,' katanya.

Bahan bangunan, seperti kaca, semen, keramik, pupuk, baja, beton ringan, besi dan makanan minuman terkena dampaknya.

Padahal, ia memperkirakan kebutuhan akan bahan-bahan tersebut akan mengalami peningkatan yang sangat besar ke depan.

"Kenaikan harga pada barang-barang seperti itu akan ditimpakan kepada konsumen oleh para pelaku usaha dan industri," ujarnya.

Sementara itu Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan, M Popik Montanasyah, mengatakan kebijakan bebas ODOL sebetulnya sudah siap dilaksanakan dari tahun 2017 lalu.

Namun, hingga saat ini sudah mengalami setidaknya lima kali penundaan implementasi.

Kalau diterapkan, menurutnya, akan terjadi penghematan sebesar Rp 43,45 triliun per tahun yang terjadi di jalan tol, jalan nasional dan jalan propinsi. Sebab perusakan jalan akan terhindar dengan diterapkannya kebijakan ODOL ini.

Baca juga: Keanu Kesal Melihat Keluarga Gaga Muhammad yang tak Bertanggung Jawab atas Meninggalnya Laura Anna

Baca juga: TIPS Kenali Serangan Jantung Ringan Saat Bersepeda, Cerita Ultra Cyclist dengan 3 Ring di Jantungnya

Baca juga: Sidang Pertama Setelah Laura Anna Meninggal Dunia, Keanu Angela Masih Geram kepada Gaga Muhammad

Mengutip pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi, ia mengatakan alasan Covid-19 tidak bisa ditolerir karena semua janji para pengusaha adalah tahun 2019 sudah bebas ODOL.

Karena itu, sekarang kebijakan tersebut sudah waktunya untuk dilaksanakan.

Juga hadir sebagai pembicara dalam forum itu Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tatang Yuliono dan Pakar Transportasi dari ITL Trisakti, Suripno.(bum)