Muktamar Nahdlatul Ulama

Beredar Sprilindik Muktamar ke-34 NU, KPK Bantah Keluarkan, Firli Akan Bawa ke Jalur Hukum

Firli pun meminta Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto untuk melacak siapa pembuat sprilindik tersebut.

Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Beberapa hari terakhir ramai pembahasan mengenai beredarnya surat perintah penyelidikan (sprilindik) terkait pengusutan dugaan korupsi kegiatan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam surat itu, KPK disebut akan memulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dan suap terkait digelarkan muktamar NU di Lampung.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan tak pernah menandatangani Sprilindik itu.

Baca juga: Bantu Loloskan Rachel Vennya saat Karantina, 2 Oknum TNI Angkatan Udara Ditahan di Markas Militer

Ia memastikan surat yang beredar itu palsu.

"Saya tidak pernah tanda tangan dokumen tersebut," kata Firli dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021).

Firli pun meminta Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto untuk melacak siapa pembuat sprilindik tersebut.

Dia bakal memidanakan pembuat sprilindik palsu itu.

"Mas Karyoto, tolong dilacak dan ungkap karena itu jelas perbuatan pidana," katanya.

Dalam Sprilindik tersebut dituliskan bahwa KPK menerima aduan dari masyarakat terkait adanya pungutan kepada aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) dan pemberian uang dari Kemenag untuk pemenangan salah satu calon kandidat di Mukhtamar ke-34 NU.

Masih tertulis dalam sprilindik, KPK kemudian mengimbau agar PWNU/PCNU atau masyarakat yang menerima uang dari Kemenag terkait Muktamar ke-34 NU bersedia mengembalikan uang tersebut dan melapor kepada KPK melalui nomor telepon 0811-959-575, 0855-8575-575.

Sprilindik itu dikeluarkan pada 20 Desember 2021 dan dibubuhi tanda tangan Ketua KPK Firli Bahuri. Tak luput terdapat cap KPK di atas tanda tangan tersebut.

Baca juga: RI Jadi Negara Pengimpor Bawang Terbesar, Andi Akmal Pasluddin Dorong Kementan Produksi Bawang Putih

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan sprilindik tersebut palsu.

"KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa surat tersebut palsu. Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021).

Baca juga: NGERI, Isi Wasiat Habib Bahar: Jika Saya Diculik atau Dibunuh, Jangan Pernah Padamkan Api Perjuangan

Ali mengatakan, nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam sprilindik dimaksud bukan merupakan nomor saluran Pengaduan Masyarakat KPK.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved