Firli Bahuri Sarankan Pesidential Threshold Nol Persen, Masinton Pasaribu: Offside, Keluar Jalur

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold seharusnya bukan 20 persen, melainkan nol persen.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai pernyataan itu sudah keluar dari tugas, pokok, dan fungsi Firli sebagai pimpinan KPK.

Sebab, terkait ambang batas pencalonan presiden sudah diatur dalam dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Sesama Peserta Lomba, Kader Nasdem Diminta Jangan Jelekkan Partai Lain Jelang Pemilu 2024

"Offside, itu sudah keluar jalur, threshold itu produk politik dan itu diatur dalam Undang-undang Pemilu," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2021).

Anggota Komisi XI DPR itu menilai, berbeda halnya jika pernyataan Firli itu dikaitkan dengan biaya politik mahal, akibat dari demokrasi yang liberal, menurutnya hal itu masih relevan.

"Kalau bicara kontestasi politik saat ini pilkada, pileg, pilpres dengan biaya tinggi sebagai konsekuensi dari demokrasi sangat liberal, relevan."

Baca juga: Eggi Sudjana Dikabarkan Sakit, Aziz Yanuar Bilang Sehat

"Biaya politik tinggi yang berdampak pada perilaku korupsi mungkin itu masih relevan," ucapnya.

Di sisi lain, Masinton melihat adanya gugatan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) memang sudah diatur melalui UU.

"Menurut saya bagus diuji ke Mahkamah Konstitusi, karena itu ruangnya disediakan oleh mekanisme ketatanegaraan sesuai perundang-undangan," ucapnya.

Baca juga: Kortas Korupsi Sudah Digagas Sejak Era Tito Karnavian, Diwujudkan oleh Listyo Sigit Prabowo

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyinggung ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold (PT), yang sering dan masih digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parlemen treshold, president treshold."

"Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20 persen, bukan 15 persen. 0 persen dan 0 rupiah."

Baca juga: Mulai 2022, Vaksin Sinovac Digunakan Khusus Anak Usia 6-11 Tahun

"Itu pak kalau kita ingin mengentaskan dari korupsi," kata Firli pada acara Silatnas dan Bimtek Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Partai Perindo, di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).

Menurut Firli, dengan PT 0 persen dan 0 rupiah, tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.

Sehingga, hal itu berpotensi menyebabkan adanya politik transaksional.

Baca juga: Bukti Awal Tunjukkan Omicron Kurangi Efektivitas Vaksin dan Penyebarannya Bisa Lampaui Delta

Padahal, di era reformasi yang sudah bertransformasi ini, keterbukaan merupakan ruh daripada demokrasi di Indonesia.

Dengan keterbukaan, kata dia, seharusnya tidak ada lagi celah untuk korupsi, tidak ada lagi transaksional di ruang gelap yang kelam dan saat malam gelap gulita.

"Maknanya apa? Maknanya kita setelah tertutup seharusnya semuanya transparan, semuanya akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan."

"Tidak perlu lagi adanya politik yang mahal, tidak perlu," tegasnya. (Chaerul Umam)