ITW Desak Pemerintah Siapkan Arena Unjuk Rasa
Ketua Presidium ITW Edison Siahaan mengatakan seluruh pihak terkait harus meningkatkan kualitas koordinasi yang bersinergi
Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Budi Sam Law Malau
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Selain sebagai urat nadi kehidupan, lalu lintas juga merupakan cermin budaya bangsa dan potret modrenitas sebuah bangsa, serta mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional.
Oleh karena itu Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak pemerintah dan Polri lebih serius dan fokus mewujudkan keamanan dan keselamatan serta ketertiban maupun kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
Ketua Presidium ITW Edison Siahaan mengatakan seluruh pihak terkait harus meningkatkan kualitas koordinasi yang bersinergi untuk mengatasi semua bentuk kendala lalu lintas dengan solusi efektif yang bersifat parmanen.
"ITW mengingatkan, permasalahan lalu lintas bukan saja hanya karena populasi kendaraan bermotor yang tidak terkendali, sehingga ruas dan panjang jalan yang ada tidak lagi mampu menampung kendaraan, yang akhirnya menimbulkan kemacetan," kata Edison kepada Warta Kota, Minggu (12/12/2021).
"Atau hanya lantaran masih rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat yang memicu terjadinya kesemrautan dan pelanggaran, serta kecelakaan, dan ditambah penegakan hukum yang belum maksimal," ujarnya.
Tetapi, kata Edison, dinamika demokrasi yang terus bertumbuh juga menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas.
Baca juga: Kepala Desa Muarabakti Larang Warganya Konvoi di Malam Tahun Baru 2022
Baca juga: Sejak Didatangi Gubernur Anies, Bubur Ayam Kuningan Kang Upit Makin Ramai Pembeli
Baca juga: Sule dan Nathalie Holscher Sempat Kisruh, Oma Hetty: Jadi Sebuah Pelajaran
"Sudah cukup lama Pemerintah dan Polri belum memperhatikan masalah lalu lintas yang ditimbulkan akibat kegiatan sebagian masyarakat. Seperti maraknya aksi unjuk rasa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi," kata Edison.
Aksi-aksi unjuk rasa yang dilindungi oleh Undang-undang, menurut Edison, tidak dapat disangkal telah mengganggu bahkan mematikan aktivitas dan produktifitas masyarakat lainnya.
"Namun, belum ada upaya untuk mengantisipasi akibat dari aksi unjuk rasa di jalan raya yang sudah pasti menimbulkan kemacetan," kata dia.
Karenanya kata Edison, ITW meminta pada 2022 Pemerintah harus memastikan aksi unjuk rasa tetap berlangsung dengan baik.
"Tetapi tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang menderita juga mengalami kerugian materi akibat kemacetan," katanya.
Karenanya ITW berharap Pemerintah dan Polri mampu mengendalikan aksi unjuk rasa menjadi destinasi wisata.
Baca juga: Band Coldplay Mendadak Ikut Komentari Video Pendek Unggahan Grup Vokal Putih Abu Abu, Ada Apa?
Baca juga: Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Disebut Tak Jalani Karantina Kesehatan Sepulang dari Turki, Benarkah?
Baca juga: Bayi Adzam Adriansyah Sutisna Memiliki Hidung Seperti Nathalie dan Wajah Sule Bila Dilhat Sepintas
"Dengan cara segera menyiapkan lahan yang dijadikan arena aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. Tempat itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang selalu digunakan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Serta memastikan setiap pihak terkait yang dijadikan objek unjuk rasa, wajib datang ke arena unjuk rasa untuk mendengar dan merespon aspirasi para pelaku unjuk rasa," papar Edison.
Selain dapat mengurangi gangguan lalu lintas akibat dampak unjuk rasa, menurut Edison, juga akan memberikan efek positif seperti tumbuhnya usaha-usaha kecil oleh masyarakat di sekitar lokasi unjuk rasa.
"Sekaligus bukti bahwa demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan tertib dan baik. Sehingga lalu lintas tetap sebagai urat nadi kehidupan dan cermin budaya serta potret modrenitas bangsa," kata Edison.(bum)
