Korupsi di PT Asabri

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, ICW: Kenapa Hukuman Jaksa Pinangki Malah Sangat Rendah?

Kurnia menilai, hukuman mati bukan jenis pemidanaan yang ideal bagi koruptor.

Editor: Yaspen Martinus
www.antikorupsi.org
ICW heran dengan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menuntut hukuman mati kepada koruptor di kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri, namun menuntut hukuman rendah kepada jaksa yang korupsi. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) heran dengan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menuntut hukuman mati kepada koruptor di kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri, namun menuntut hukuman rendah kepada jaksa yang korupsi.

“ICW cukup kaget dengan sikap Jaksa Agung, kenapa perkara-perkara seperti Jiwasraya dan Asabri tuntutannya sangat tinggi?"

"Sedangkan terhadap (eks Jaksa) Pinangki yang notabene berprofesi sebagai penegak hukum, melakukan banyak kejahatan, dan bekerja sama dengan buronan, malah sangat rendah?” Tanya peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (8/12/2021).

Baca juga: Cawapres Bisa Tentukan Kemenangan Pilpres 2024, Ada Papan Atas, Menengah, dan Bawah

Kurnia menilai, hukuman mati bukan jenis pemidanaan yang ideal bagi koruptor.

Sebab, hingga kini belum ada literatur ilmiah yang bisa membuktikan hukuman mati dapat menurunkan angka korupsi di suatu negara.

“Justru negara-negara yang menempati posisi puncak dalam Indeks Persepsi Korupsi, atau dianggap paling bersih dari praktik korupsi, tidak memberlakukan hukuman mati,” tuturnya.

Baca juga: Epidemiolog Sebut Gejala Varian Omicron Demam dan Batuk Mirip Influenza, Menular Lewat Airborne

Bagi ICW, lanjut Kurnia, hukuman yang ideal bagi pelaku korupsi adalah kombinasi antara pemenjaraan badan dengan perampasan aset hasil kejahatan, atau sederhananya dapat diartikan pemiskinan.

Sayangnya, dua jenis hukuman itu masih gagal diterapkan maksimal.

“Dalam catatan ICW, rata-rata hukuman koruptor hanya 3 tahun 1 bulan penjara."

Baca juga: Setelah Nanti Dilantik Jadi ASN Polri, 44 Bekas Pegawai KPK Bakal Jalani Orientasi

"Begitu pula pemulihan kerugian keuangan negara yang sangat rendah,” beber Kurnia.

Kata Kurnia, perbaikan mendasar untuk menunjang kerja penegak hukum agar bisa menghukum maksimal pelaku korupsi, juga enggan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR.

Misalnya, RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Tipikor.

"Dua regulasi itu selalu menjadi tunggakan, bahkan perkembangan terbaru juga tidak dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas 2022," ucap Kurnia.

Extra Ordinary Crime

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved