Korupsi di PT Asabri

Bantah Heru Hidayat Korupsi Rp12 Triliun dari Asabri, Kuasa Hukum: BPK Hanya Hitung uang Keluar

Pihaknya membantah ada uang Rp12 triliun yang dinikmati oleh Heru Hidayat, sebab penghitungan atas uang tersebut tidak berdasar.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews.com
Kresna Hutauruk, kuasa hukum terdakwa Heru Hidayat, mengatakan kliennya tidak menikmati uang Rp12 triliun, dalam kasus korupsi di PT Asabri. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Kresna Hutauruk, kuasa hukum terdakwa Heru Hidayat, mengatakan kliennya tidak menikmati uang Rp12 triliun, dalam kasus korupsi di PT Asabri.

Sebab, kata dia, selama proses persidangan berlangsung, tidak ada bukti cukup yang menyatakan dana itu mengalir ke Heru Hidayat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan kliennya tersebut.

"Dari mana Rp12 triliun dikatakan dinikmati Pak Heru?"

Baca juga: Cegah Omicron Masuk Indonesia, Anggota DPR Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri

"Sepanjang persidangan, menurut kami tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya aliran Rp12 triliun kepada Pak Heru, atau kepada orang-orang yang katanya afiliasi Pak Heru," kata Kresna kepada awak media, Selasa (7/12/2021).

Atas hal itu, kata Kresna, pihaknya membantah ada uang Rp12 triliun yang dinikmati oleh Heru Hidayat, sebab penghitungan atas uang tersebut tidak berdasar.

Bahkan, saat pihak Badan Pengawas Keuangan (BPK) hadir dalam sidang, kata dia, aliran keuangan tersebut tidak dihitung secara menyeluruh.

Baca juga: Rugikan Negara Rp12,6 Triliun di Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

"Mereka (BPK) hanya menghitung uang keluar, tidak pernah menghitung uang masuk, tidak pernah menghitung sisa barang yang masih ada.

"Sahamnya masih dimiliki iya kan? Unit pernyataan di reksadana masih ada tidak dihitung."

"Ya gimana kerugian enggak membengkak kalau cara menghitungnya seperti itu."

Baca juga: Tuntut Hukuman Mati, Jaksa Kesampingkan Hal-hal Meringankan yang Dilakukan Heru Hidayat

"Selain itu, menurut kami, unsur kerugian negara juga tidak terbukti."

"Karena sampai saat ini Asabri masih memiliki saham-saham dan unit penyertaan dalam reksadana, sehingga jelas tidak terbukti perbuatan yang didakwakan oleh JPU," papar Kresna.

Extra Ordinary Crime

Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap Heru Hidayat, Komisaris PT Trada Alam Mineral (TRAM), dalam kasus korupsi di PT Asabri.

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021).

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved