Diduga Terlibat Kasus Suap di Tanjungbalai, Lili Pintauli Siregar Dilaporkan ke Jampidsus Kejagung

MAKI melaporkan Lili lantaran diduga terlibat dalam sengkarut perkara dugaan suap di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Editor: Yaspen Martinus
Biro Humas KPK via Kompas.com
Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung).

MAKI melaporkan Lili lantaran diduga terlibat dalam sengkarut perkara dugaan suap di Tanjungbalai, Sumatera Utara.

"Berdasar pemberitaan media massa, Stefanus Robin Pattuju telah mengajukan permohonan justice collaborator dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang materinya terkait dengan Lili Pintauli Siregar," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: KPU dan Pemerintah Tak Kunjung Sepakat, Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 Bakal Dilanjut Tahun Depan

Boyamin menjelaskan, keterlibatan Lili dalam kasus dugaan suap penanganan perkara terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Terlebih, mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju, mengajukan justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama, dengan alasan telah membongkar keterlibatan Lili Pintauli Siregar dan pengacara bernama Arief Aceh alias Fahri Aceh.

Menurut Boyamin, disebutkan pula AKP Robin mengungkap percakapan antara mantan Wali Kota Tanjungbalai Muhamad Syahrial dengan Lili.

Baca juga: Siap-siap! Varian Omicron Sudah Sampai di Singapura

Percakapan itu didapat Robin setelah Syahrial menelepon dirinya yang bertanya soal penanganan perkara di Tanjungbalai.

"Bahwa atas pemberitaan media di atas, terdapat dugaan Lili Pintauli Siregar diduga telah melakukan kontak komunikasi dengan M. Syahrial (Wali Kota Tanjungbalai)," tutur Boyamin.

Atas dasar itu, Boyamin menilai Lili melanggar pasal 36 Jo pasal 65 UU 30/2002 tentang KPK.

Baca juga: Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027 Sisa 48 Orang, 16 di Antaranya Perempuan

Bunyinya, "Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak lansung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi dengan alasan apapun."

"Sedangkan di pasal 65 menyebutkan, setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun," jelas Boyamin. (Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved