Pimpinan MPR Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani, Mensesneg: Kalau Itu Urusan Presiden

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno enggan terlalu menanggapi pernyataan pimpinan MPR, yang meminta Presiden Jokowi memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pratikno mengatakan, pengangkatan dan pergantian menteri merupakan hak Presiden sepenuhnya.

"Kalau itu kan urusannya Presiden, terkait pengangkatan dan seterusnya pergantian menteri," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Tepis Isu Reshuffle Kabinet 8 Desember 2021, Mensesneg: Semua Menteri dan Wamen Tetap Fokus Bekerja

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, desakan itu muncul karena MPR kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selama berada di kabinet.

Selain itu, kata Muzani, anggaran yang diberikan kepada MPR setiap tahun selalu berkurang.

Baca juga: Belajar dari Tujuh Negara, Ini Empat Langkah Pemerintah Antisipasi Omicron Masuk Indonesia

Pengurangan anggaran tersebut terjadi sejak adanya pandemi Covid-19.

Menurut Muzani, pemerintah terkesan tidak menganggap tugas MPR penting, sehingga kerap memotong anggaran dengan dalih penanganan Covid-19.

"Memang kalau dari sisi itu jumlah anggaran MPR tiap tahun berkurang."

Baca juga: Sidangnya Digelar Online, Munarman Bandingkan dengan Rizieq Shihab

"Saya dari pimpinan MPR itu dari sebelum periode ini berkurang, berkurang, berkurang."

"Tapi kalau pemotongannya selalu refocusing, refocusing, refocusing sejak ada Covid terus-terusan dipotong," kata Muzani di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2021).

Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra itu mengakui ada beban MPR untuk menjaga Empat Pilar Kebangsaan.

Baca juga: Gara-gara Cuitan UU Cipta Kerja Terlau Banyak Invisible Hand, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD

Namun, ia mengakuinya bersama pimpinan MPR lainnya, beban itu semakin berat karena tak dibarengi dengan anggaran yang memadai.

"Nah, itu yang kemudian teman-teman MPR merasa jangan menganggap beban yang jadi tanggung jawab MPR itu, jangan dianggap kecil sehingga biayanya dianggap kecil."

"Ini situasi jadi begini karena kerja kolektif, kerja bareng, kerja lama, sehingga ada suasana kebatinan yang guyub yang bersatu, kira-kira bersatu."

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 1 Desember 2021: Dosis Pertama 140.205.046, Suntikan Kedua 96.519.346