Breaking News:

Biasa Pengusutan Perkara Lebih Besar, KPK Ingin Kepala Desa yang Korupsi Tak Perlu Dipidana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan kepala daerah yang ketahuan korupsi tak perlu diproses sampai pengadilan.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/Herudin
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berpendapat, kepala desa biasanya melakukan korupsi dengan nominal kecil. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan kepala daerah yang ketahuan korupsi tak perlu diproses sampai pengadilan.

Karena, hal tersebut akan memakan biaya yang cukup besar.

"Kalau ada kepala desa taruh lah betul terbukti ngambil duit, tapi nilainya enggak seberapa."

Baca juga: Zona Kuning Covid-19 di Indonesia Terus Menyusut Menjadi 461 Daerah, Merah dan Oranye Masih Nihil

"Kalau diproses sampai ke pengadilan, biayanya lebih gede," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Peluncuran Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman Panggungharko, Yogyakarta, dikutip dari YouTube KPK RI, Rabu (1/12/2021).

Alex berpendapat, kepala desa biasanya melakukan korupsi dengan nominal kecil.

Sedangkan biaya pengusutan kasusnya lebih besar ketimbang nominal uang yang diambil kepala desa.

Baca juga: Antispasi Varian Omicron Masuk Indonesia, Jokowi Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri

"Artinya apa? Enggak efektif, enggak efisien, negara lebih banyak keluar duitnya dibandingkan apa yang nanti kita peroleh," tutur Alex.

Dia meminta kepala desa dipaksa mengembalikan uangnya jika terbukti korupsi.

Jika memungkinkan, kepala desa yang korupsi diminta dipecat.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Melonjak Jadi 53, Sumatera Mendominasi

Uang yang dikembalikan secara paksa itu harus masuk ke kas desa.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved