Berita Nasional

Soroti Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Gekanas Ungkap Dampak Buruk yang Diterima Buruh

Soroti Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Gekanas Ungkap Dampak Buruk Terhadap Buruh. Misalnya, Anies yang tak dapat berbuat banyajk soal penetapan UMP

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Kuasa Hukum Gekanas, M Fandrian Hadistanto (kemeja putih) di Ruko Cempaka Mas, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu (1/12/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, CEMPAKA PUTIH - Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekarnas) menyatakan sikap atas keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji putusan formil Undang-undang Cipta Kerja.

Melalui Kuasa Hukum Gekanas, M Fandrian Hadistanto menilai, keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja sangat kompromis.

Karena seharusnya putusan itu menjadi inkonstitusional lantaran MK memberikan waktu selama dua tahun agar DPR RI memperbaiki UU Cipta Kerja.

"Dampak paska dibacakannya putusan tersebut adalah semakin menjadinya polemik ditingkat bawah," ujar dia di kantornya Ruko Cempaka Mas, Jakarta Pusat pada Rabu (1/12/2021).

Misal, kata dia Gubernur DKI Jakarta sudah menetapkan upah minimum dengan didasarkan pada PP nomor 36 tentang pengupahan.

Namun kata Fandrian, jika merujuk pada amar putusan 7 Mahkamah Konstitusi, maka Pemerintah dilarang untuk mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

"Contoh pengupahan, itu sangat strategis dan berdampak luas, yang kami yakini adalah dengan amar putusan seharusnya Gubernur-Gubernur di Indonesia tidak dapat menetapkan upah minimun berdasarkan PP Nomor 36," jelas dia.

Dengan begitu, ia menganggap Gubernur di Indonesia sudah membuat polemik di kalangan buruh.

Keputusan upah minimun itu juga sudah mengikat setelah dibacakan oleh Gubernur.

Sehingga, putusan UU Cipta Kerja yang harus dikaji ulang tidak bisa menjawab keresahan para buruh.

Baca juga: Didemo Soal UMP, Anies Temui dan Duduk Bareng Buruh di Aspal Depan Balai Kota DKI Jakarta

Baca juga: Didemo Soal UMP, Anies Temui dan Duduk Bareng Buruh di Aspal Depan Balai Kota DKI Jakarta

"Kami ingin menyampaikan bahwa, sikap kami sangat menyayangkan putusan Mahkamah Komstitusi tidak bisa menjawab tuntutan dan fakta-fakta yang sudah terungkap di lapangan," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Buruh KSPSI Andi Ghani menangis sesugukan di atas mobil komando setelah mendengar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Omnibuslaw pada Kamis (25/11/2021).

Ia merasa bersyukur bahwa MK sudah menolak Omnibuslaw dan perjuangan selama dua tahun tidak sia-sia.

Dengan demikian, kata dia, perjuangan panjangannya dapat membuktikan bahwa Omnibuslaw tidak sesuai Undang-undang.

"Perjuangan panjang kita, bisa kita buktikan, dengan kerja keras luar biasa," kata dia.

Ia sebagai pemimpin buruh mengambil resiko atas penolakan Omnibuslaw di Indonesia.

Namun, dia tidak menjelaskan secara detail resiko yang diambil para buruh dan pemimpim serikat buruh yang hadir dalam unjuk rasa.

Dengan penolakan Omnibuslaw ini, maka sudah membuktikan Tuhan bersama dengan buruh demi kesejahteraan.

"Kita siapkan perlawanan berikutnya, kalau Pemerintah main-main dengan buruh Indonesia, terimakasih kawan-kawan dan terimakasih MK," tegas Andi. (m26)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved