Breaking News:

Berita Kabupaten Bogor

Tok! DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Raperda Tentang Retribusi Perijinan dan Penyertaan Modal Pemerintah

Tok! DPRD Kabupaten Bogor Sahkan Raperda Tentang Retribusi Perijinan dan Penyertaan Modal Pemerintah. Berikut Selengkapnya

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan usai Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa (30/11/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengesahkan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten  pada Selasa (30/11/2021).

Dua raperda usulan Pemkab Bogor ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa (30/11/2021).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) pembahas Raperda, yang telah mengawal dan membahas secara seksama substansi dua raperda ini hingga ditetapkan persetujuannya pada kesempatan ini.

“Dua raperda ini diajukan sehubungan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujarnya.

Tak hanya itu, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, mengharuskan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah dan disesuaikan.

Sementara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten diusulkan dalam rangka peningkatan laba usaha pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

"Kita perlu melakukan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," paparnya.

Baca juga: Reuni 212 Pindah ke Masjid Az-Zikra Bogor, Ini Kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan

Baca juga: Atasi Kekurangan Rumah hingga Masalah Alih Fungsi Lahan, Pemkab Bogor Bakal Bangun Banyak Rusunawa

Penyertaan modal daerah ini dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, yang telah melakukan seluruh tahapan pembahasan bersama perangkat daerah secara intensif, sehingga kedua Raperda tersebut dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ucapnya.

Rapat Paripurna kali ini juga membahas  tanggapan Kepala Daerah terhadap Raperda prakarsa DPRD tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, serta penetapan Keputusan DPRD terhadap Propemperda tahun 2022.

Hal ini menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Bogor nomor 188.34/191-DPRD, tanggal 25 november 2021, perihal penyampaian Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Bogor tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Baca juga: Pemkab Bogor Restui Rencana PA 212 Gelar Reuni di Masjid Az-Zikra Bogor, Tapi Ada Syaratnya

Baca juga: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Tidak Beri Izin dan Minta Reuni 212 di Bogor Agar Ditunda

“Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Bogor menyambut baik dan mendukung usulan Raperda yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor,” cetusnya.

Iwan menambahkan Pemkab Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, yang perlu disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Raperda Prakarsa DPRD Kabupaten Bogor tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan perlu untuk ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor," imbuhnya.

“Terima kasih atas sinergi antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, semoga program pembentukan Perda tahun 2022 dapat berjalan baik untuk menunjang kelancaran pembangunan daerah demi terwujudnya visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban,” tukas Wabup Iwan. 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved