Berita Kabupaten Bogor

Berawal dari Wanprestasi, Ini Kronologi Eksekusi Rumah dan Tanah di Cluster Amsterdam Kota Wisata

Berawal dari Wanprestasi, Ini Kronologi Eksekusi Rumah dan Tanah di Cluster Amsterdam Kota Wisata. Berikut Selengkapnya

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Suasana eksekusi pengosongan dan penyerahan lanjutan atas 2 unit tanah berikut bangunan yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong di Perumahan Kota Wisata, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Selasa (30/11/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, GUNUNG PUTRI - Dua unit rumah dan tanah di Cluster Amsterdam, Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Cibinong pada Selasa (30/11/2021).

Aset itu disita sebagai pembayaran gugatan wanprestasi  yang dimenangkan oleh Abdul Syukur (Penggugat) melawan  Meridas Eka Yora, dan istrinya Puti Draga Rangkuti (Tergugat) yang juga merupakan  pemilik sekaligus Ketua Yayasan Fajar Hidayah, Kota Wisata, Bogor.

Iman Hanafi, Juru Sita dari Pengadilan Negeri Cibinong, mengatakan eksekusi dilakukan berdasarkan keputusan PN Cibinong  Nomor Perkara  151/Pdt.G/2017.PN Cbi, yang dikeluarkan pada Rabu, 27 September 2017.

"Berdasarkan keputusan ini maka telah dikeluarkan penetapan No. 36/Pen.Pdt/Lelang.Eks/2017/PN.Cbi. Jo. No. 151/Pdt.G/2017/PN.Cbi tanggal 16 Januari 2020," ujarnya.

Penetapan ini memerintahkan bahwa rumah yang beralamat di kota Wisata Amsterdam I 11 No. 31,32,33, Kel Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor disita dan dilelang di muka umum.

Hasilnya lelang diserahkan guna  membayar pelunasan hutang ke Penggugat (Abdul syukur) sesuai Putusan pengadilan.

Baca juga: Diwarnai Pengerahan Anak-anak, Pengadilan Negeri Cibinong Sukses Eksekusi Rumah di Kota Wisata

Baca juga: Varian Omicron Menghantui, Pemkot Depok Akui Tetap Mengacu Standar Protokol Kesehatan Covid-19

Meridas Eka Yora dan istrinya Puti Draga Rangkuti (Tergugat) lalu mengajukan Banding. Putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Perkara 440/PDT/2018/PT BDG, yang dikeluarkan pada Kamis, 15 Nopember 2018, yg isinya menolak permohonan banding Tergugat.

Tergugat kemudian mengajukan Kasasi. Putusan kasasi yang dikeluarkan Pengadilan Kasasi Nomor Perkara 2145/K/Pdt/2019, yang dikeluarkan pada  Senin, 26 Agustus 2019, juga menolak permohonan kasasi tergugat.

Belum puas dengan keputusan Kasasi, pihak Tergugat kemudian mengajukan Peninjauan Kembali.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor Perkara 584 PK/PDT/2020 pun menolak permohonan Peninjauan Kembali tergugat. 

"Dengan ditolaknya peninjauan kembali tersebut maka putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap/Inkrah," tegas Hanafi.

Baca juga: Masih Sepi, Pelonggaran Aturan Diakui Tidak Pengaruhi Jumlah Penumpang Agen Bis Malam di Cibinong

Baca juga: Bantu Pasien Miskin, Pemkab Bogor & Baznas Bangun Rumah Singgah di RSUD Cibinong

Setelah peninjauan kembali ditolak, Tergugat kemudian mengajukan permohonan penundaan objek sengketa atau penundaan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Putusan PTUN Nomor Perkara 112/PLW/2019/PTUN.BDG, tanggal Kamis, 02 Januari 2020 pun menolak permohonan Tergugat.

Dengan demikian seluruh proses hukum telah dilewati dalam perkara ini, dan keputusan pengadilan tingkat pertama di PN Cibinong tetap diakui dan harus dilaksanakan.

"Karena semua proses hukum telah dilalui, proses eksekusi pun kemudian dilaksanakan oleh tim Juru sita  PN Cibinong," pungkas Hanafi.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved