Rumah Susun Sewa

Antisipasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Backlog, Pemkab Bogor Bakal Memerbanyak Rumah Susun Sewa

Pemerintah Kabupaten Bogor sedang berusaha menyegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian serta mengatasi kekurangan rumah (backlog).

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Sigit Nugroho
TribunBogor.com
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Ajat Rochat Jatnika 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor sedang berusaha menyegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian serta mengatasi kekurangan rumah (backlog).

Salah satu cara untuk mengantisipasi hal itu adala dengan memerbanyak pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di wilayah Kabupaten Bogor.

"Kekurangan kebutuhan rumah di Kabupaten Bogor saat ini mencapai 122.000 unit," kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Ajat Rochat Jatnika kepada wartawan, Selasa, (30/11/2021).

Namun kalau warga Jakarta, Bekasi, dan lainnya mau pindah ke Kabupaten Bogor, maka kekurangan itu pasti bertambah.

Baca juga: Kondisi Rusunawa Adiarsa di Kabupaten Karawang Memprihatinkan, Tidak Banyak Peminat

Baca juga: Dukung Program Revitalisasi Rusunawa Pemprov DKI, WEGE Gelar Topping Off Rusun Cibesut

Baca juga: Ratusan Warga Rusunawa Nagrak Manfaatkan Layanan Vaksinasi Covid-19

"Kalau warga luar pindah ke sini maka kita harus menambah jumlah rumah atau hunian tersebut," ujar Ajat.

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkab Bogor menerapkan kebijakan pembangunan rumah susun.

Selain untuk mengatasi masalah backlog perumahan, kebijakan ini dapat mencegah alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor.

"Lahan kita sempit lahan, sementara jumlah penduduk bertambah. Karena itu, rusun menjadi solusinya," terang Ajat.

BERITA VIDEO: pendaftar rusunawa pasar rumput sepi, namun pengelola mengaku banyak yang mendaftar

Rusun ini akan dibangun di kecamatan-kecamatan padat penduduk atau area perkotaan dan industri seperti seperti Cibinong, Bojonggede, Sukaraja, Citeureup, Babakan Madang, Klapanunggal, Gunung Putri, Cileungsi, Parung, Kemang, Tajurhalang, Jonggol dan lainnya..

 "Rumah susun baru dilakukan di Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, yang diperuntukkan kepada kaum buruh pabrik," papar Ajat.

Menurut dia, dari pada pegawai atau buruh pabrik mengontrak rumah dengan harga mahal, lebih baik mereka membeli secara kredit rumah susun.

"Alhamdulillah, peminatnya banyak," imbuhnya.

Ajat menegaskan bahwa kebijakan pembangunan rusunawa ini merupakan bagian dari keberpihakan Pemkab Bogor bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita terus lakukan sertifikasi lahan PSU (Public Service Utility) agar bisa dibangun rusun," tambahnya.

Terkait persoalan perumahan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bogor menerima kunjungan Komite II DPD Pada Senin (29/11/2021)

Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Selain para anggota DPD juga ingin mengetahui penerapan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait sektor perumahan.

"Kami sampaikan bahwa ternyata ada banyak kendala terkait perizinan dalam UU Ciptaker ini. PP 16/2021 tentang Bangunan Gedung tidak serta merta disambut dengan baik para developer," pungkas Ajat.

Sumber: Tribun Bogor
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved