Breaking News:

Pembangunan Ibu Kota Baru

Respon Wagub DKI Jakarta Riza Patria Terkait Pemanfaatan Aset DKI Jakarta Untuk Ibu Kota Baru

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan berencana mengoptimalisasi aset negara di DKI Jakarta senilai Rp 1.000 triliun untuk mendanai pembangunan

Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Umar Widodo
Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (kiri) saat menghadiri acara di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/11/21). 

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa dirinya belum diajak berdiskusi terkait wacana pemanfaatan aset pemerintah untuk modal pembangunan Ibu Kota baru.

Pria yang akrab disapa Ariza ini juga menuturkan bahwa wacana tersebut nantinya akan dibahas juga dengan Pemprov DKI.

"Soal itu memang belum dibahas, nanti teman-teman bersama DPRD kita akan bahas, kita akan tindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terkait Ibu Kota. Pasti nanti kami Pemprov dan DKI Jakarta akan dilibatkan," ucap Ariza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (29/11/21).

Lanjutnya, orang nomor dua di Ibu Kota ini mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI terkait wacana untuk pemindahan aset negara di DKI Jakarta.

"Ya itu semuanya nanti akan bersama sama pempus dengan DPR RI kami di DKI bersama pemprov dan DPRD DKI bersama sama akan carikan solusi terbaik terkait aset aset DKI Jakarta," ucapnya.

Dilansir Kompas.com, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengoptimalisasi aset negara di DKI Jakarta senilai Rp 1.000 triliun untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Uangnya nanti akan digunakan untuk pembangunan di IKN," kata Direktur BMN DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam media briefing, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, aset di Jakarta yang akan dioptimalisasi meliputi tanah dan bangunan. Saat ini, DJKN tengah memilih mana saja aset yang dapat dimonetisasi tersebut.

Optimalisasi aset di Jakarta tidak hanya dilakukan melalui penjualan saja, tetapi juga lewat kerja sama dengan jangka waktu sekitar 30 tahun.

"Karenanya kami tidak terburu-buru, artinya kami harus atur terlebih dahulu, termasuk memilih mana saja aset yang dapat dimonetisasi," ujarnya.

DJKN mencatat aset negara pada tahun 2020 mencapai Rp 11.098,67 triliun. Sejumlah Rp 6.595,77 triliun di antaranya merupakan barang milik negara (BMN) seperti tanah, gedung, dan bangunan.

Kemudian adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan BMN, BMN sebagai penentu quality spending (belanja pemeliharaan dan belanja modal), salah satu sumber pembiayaan APBN (BMN sebagai underlying penerbitan sukuk), dan salah satu sumber pendanaan Ibu Kota Negara (IKN). (m27)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved