Breaking News:

Berita Nasional

Rencana Pemerintah Gunakan Aset Negara di Jakarta untuk Danai Ibu Kota Baru, Ini Respons Wagub Ariza

Wagub DKI Ariza mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI terkait wacana untuk pemindahan aset negara di DKI Jakarta.

Warta Kota/Yolanda Putri Dewanti
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/11/21) 

WARTAKOTALIVE.COM GAMBIR -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan, dirinya belum diajak berdiskusi terkait wacana pemanfaatan aset pemerintah untuk modal pembangunan Ibu Kota baru.

Pria yang akrab disapa Ariza ini juga menuturkan, wacana tersebut nantinya akan dibahas juga dengan Pemprov DKI.

"Soal itu memang belum dibahas, nanti teman-teman bersama DPRD kita akan bahas, kita akan tindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terkait Ibu Kota. Pasti nanti kami Pemprov dan DKI Jakarta akan dilibatkan," ucap Ariza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (29/11/21).

Rendering Monumen Pancasila
Rendering Monumen Pancasila ((Kementerian PUPR))

Lanjutnya, orang nomor dua di Ibu Kota ini mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI terkait wacana untuk pemindahan aset negara di DKI Jakarta.

"Ya itu semuanya nanti akan bersama sama pempus dengan DPR RI kami di DKI bersama pemprov dan DPRD DKI bersama sama akan carikan solusi terbaik terkait aset aset DKI Jakarta," ucapnya.

Dilansir Kompas.com, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengoptimalisasi aset negara di DKI Jakarta senilai Rp 1.000 triliun untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Baca juga: KSP: Ibu Kota Negara Baru, Cara Revolusioner Presiden Jokowi Wujudkan Pemerataan

Baca juga: DPR Belum Bahas RUU, Pemindahan Ibu Kota Negara Dinilai Perlu Persetujuan Rakyat Lewat Referendum

"Uangnya nanti akan digunakan untuk pembangunan di IKN," kata Direktur BMN DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam media briefiing, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, aset di Jakarta yang akan dioptimalisasi meliputi tanah dan bangunan.

Saat ini, DJKN tengah memilih mana saja aset yang dapat dimonetisasi tersebut.

Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara (IKN)
Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara (IKN) (Kementerian PUPR)

Optimalisasi aset di Jakarta tidak hanya dilakukan melalui penjualan saja, tetapi juga lewat kerja sama dengan jangka waktu sekitar 30 tahun.

"Karenanya kami tidak terburu-buru, artinya kami harus atur terlebih dahulu, termasuk memilih mana saja aset yang dapat dimonetisasi," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Bakal Kirimkan RUU Ibu Kota Negara Usai DPR Reses, Groundbreaking Ditargetkan Tahun Ini

DJKN mencatat aset negara pada tahun 2020 mencapai Rp 11.098,67 triliun.

Sejumlah Rp 6.595,77 triliun di antaranya merupakan barang milik negara (BMN) seperti tanah, gedung, dan bangunan.

Visualisasi penjabaran dari pendekatan visi ketiga.
Visualisasi penjabaran dari pendekatan visi ketiga. ((Kementerian PUPR))

Kemudian adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan BMN, BMN sebagai penentu quality spending (belanja pemeliharaan dan belanja modal), salah satu sumber pembiayaan APBN (BMN sebagai underlying penerbitan sukuk), dan salah satu sumber pendanaan Ibu Kota Negara (IKN). (m27)

Caption : Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung DPRD DKI Jakarta,Senin (29/11/21).

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved