Luhut Erick Terancam Penjara

Iwan Sebut Jika Terbukti Lakukan Kolusi & Nepotisme, Luhut & Erick Thohir Terancam 12 Tahun Penjara

Ketua Pro Demokrasi Iwan Sumule mengatakan bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terancam 12 tahun penjara.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Sigit Nugroho
Warta Kota
Ketua Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule saat datangi Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan pada Senin (29/11/2021) pukul 10.15 WIB. 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Ketua Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule mengatakan bahwa Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terancam 12 tahun penjara.

Hal itu disampaikan Iwan saat datangi Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, pada Senin (29/11/2021) pukul 10.15 WIB.

Iwan datang ke Mapolda Metro untuk diperiksa sebagai pelapor.

Iwan mengatakan bahwa pihaknya melaporkan Luhut atas pelanggaran Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Pasal 2 terkait nepotisme dan kolusi yang dilakukan penyelenggara negara.

Baca juga: Fatia Memberikan Klarifikasi Tertulis Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Pandjaitan

Baca juga: Diperiksa Polisi, Haris Azhar Ungkap Kronologi Konten Youtube yang Seret Luhut Binsar Pandjaitan

Baca juga: Ribuan Demonstran Desak Jokowi Periksa Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto

"Jelas kolusi dan nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang ada sanksi pidana jelas diatur dan tegas," kata Iwan sebelum diperiksa.

Iwan berujar bahwa jika Luhut dan Erick Tohir terbukti melanggar pasal tersebut maka keduanya terancam pidana hingga 12 tahun penjara.

"Kalau di Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 ada ancaman pidana terhadap kolusi dan nepotisme yakni minimal 2 tahun maksimal 12 tahun," jelasnya.

Selain itu, Luhut dan Erick Thohir juga terancam denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar.

BERITA VIDEO: Luhut Binsar Pandjaitan Tutup Pintu Maaf Untuk Haris Azhar

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN dipolisikan, karena dugaan kolusi dan nepotisme dalam kebijakan PCR.

Pihak pelapor Ketua Majelis ProDem Iwan Sumule mengatakan laporannya akhirnya diterima Polda Metro Jaya pada Selasa (16/11/2021).

Laporannya diterima setelah sehari sebelumnya laporan tersebut sempat ditolak oleh pihak kepolisian.

Saat itu kata Iwan ada perbedaan persepsi antara pihaknya dan kepolisian.

Dimana polisi mengira Iwan mau melaporkan tindak pidana korupsi.

Padahal yang dilaporkan ialah perbuatan nepotisme dan kolusi.

"Kemarin memang ada kendala dan miss komunikasi karena kita berdebat soal dasar hukumnya," ujar Iwan di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (16/11/2021).

Namun kata Iwan, dengan diterimanya laporan tersebut, ia percaya diri kasus ini akan diselesaikan oleh kepolisian.

Iwan yakin dalam waktu dekat pihaknya akan mendapat undangan klarifikasi dalam pemeriksaan laporan tersebut.

Kata Iwan pihaknya melayangkan dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang pelarangan kolusi dan nepotisme terhadap Luhut dan Erick.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved