Breaking News:

Berita Video

VIDEO : Bagaimana Tingkat Kepuasan Warga Atas Penanganan Covid-19 di Banten?

Lembaga survei Kajian Politik Nasional (KPN) merilis tingkat kepuasan masyarakat terkait penanggulangan pandemi covid-19 di Provinsi Banten. 

Penulis: Rizki Amana | Editor: Alex Suban
Warta Kota/Rizki Amana
Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul saat merilis survei kepuasan masyarakat terhadap penanggulangan pandemi covid-19 di Provinsi Banten. 

WARTAKOTALIVE.COM, SERPONG - Lembaga survei Kajian Politik Nasional (KPN) merilis tingkat kepuasan masyarakat terkait penanggulangan pandemi covid-19 di Provinsi Banten

Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul mengatakan survei tersebut dilakukan pihaknya pada tanggal 22 - 25 November 2021 dengan mengikutsertakan 800 responden. 

Simak Video Berikut :

"Survei menggunakan metode multistage random sampling (MRS), dalam survei ini responden berjumlah 800 orang, dengan Margin of Error (MoE) kurang lebih 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dilakukan dengan metode wawancara langsung oleh tim lembaga KPN. Responden merupakan warga Banten," kata Adib saat ditemui di kawasan Ciater, Serpong, Sabtu (27/11/2021).

Baca juga: Wagub Banten Andika Hazrumy Harap Bantuan UEP yang Dibagikan kepada Sebanyak 1.900 KK Tepat Sasaran

Adib menuturkan dari hasil survei tersebut terindikasi kan kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

Menurutnya tingkat kepuasan tersebut berupa penanggulangan pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Pemprov Banten. 

"63,1 persen responden menyatakan puas dan 11,6 persen menyatakan sangat puas. Sementara 17 persen menyatakan tidak puas dengan pelayanan kesehatan. Hal ini menujukkan program pelayanan kesehatan di Provinsi Banten berjalan dengan baik," ungkapnya. 

Baca juga: Gubernur Banten Wahidin Halim Sebut Presiden Jokowi Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

Selain itu, respon positif masyarakat Provinsi Banten terhadap penanganan dan penanggulangan covid-19 didasari atas gerak gesit Pemprov Banten dalam mengambil keputusan dan mengeluarkannya Peraturan Gubenur No. 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. 

"Serta disusulnya, Peraturan Daerah terkait penanggulangan covid-19. Di mana berdasarkan Perda tersebut, setiap orang melanggar prokes dikenakan sanksi administratif denda paling sedikit sebesar Rp 300.000 dan paling banyak Rp 3.000.000," pungkasnya. 

Usai Langgar Masa Karantina, Nasib Rachel Vennya dkk Ada di Tangan Kejati Banten & Tunggu Pengadilan

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Selebgram Rachel Vennya segera disidangkan atas kasus kabur dari masa karantina kesehatan.

Berkas kasus Rachel Vennye telah dinyatakan lengkap oleh penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya.

"Iya benar, berkas perkara penyidikan Rachel Vennya beserta kekasih dan manajernya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati Banten," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Dalam kasusnya kabur dari masa karantina Covid-19, Rachel Vennya dan tiga tersangka lainnya disangkakan dengan Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 

Baca juga: Berkas Dilimpahkan ke Kejati Banten, Rachel Vennya Segera Disidang

Baca juga: Pengusaha Fashion yang Memboyong Rachel Vennya ke New York Turut Diperiksa Polisi

Baca juga: Polda Metro Jaya Percepat Pemeriksaan Rachel Vennya, Berkas Lengkap Dikirim ke Kejari Jakarta Utara

Selain itu, Rachel Vennya juga diijerat atas pelanggaran pidana di Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved